Selanjutnya, Komisi II akan bersurat meminta izin kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. Apabila surat rekomendasi telah diturunkan, panitia kerja pun segera melaksanakan tugasnya.

Seperti yang diketahui, ditemukan dugaan kecurangan dalam tes seleksi kompetensi dasar CPNS. BKN mengungkapkan terdapat indikasi kecurangan dalam seleksi itu di beberapa titik lokasi yang mencapai 225 kasus.

Di dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II yang digelar secara tertutup itu, kata Junimart, Menpan RB, Kepala BKN, dan Kepala BSSN juga telah menjelaskan situasi kecurangan yang terjadi.

"Jadi, ada 9 tilok, titik lokasi yang betul-betul terjadi kecurangan di sana dan sudah terbukti. Sekarang, mereka sedang melakukan penyelidikan dengan aparat penegak hukum dalam rangka menegakkan keadilan," katanya.

Junimart Girsang menegaskan bahwa pembentukan panitia kerja merupakan bentuk kesungguhan Komisi II DPR untuk melihat langsung permasalahan dugaan kecurangan yang terjadi. "Kami juga ingin melihat bagaimana di bawah itu. Artinya, tidak hanya mendengar dari penyelenggara, tetapi juga mendengar dari yang ikut seleksi CPNS," katanya.

Sumber : tempo.co /