Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Jokowi Sebut Istana Negara Akan Pindah ke IKN Baru Pada 2024
JAKARTA (INDOVIZKA) - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan proses pemindahan sejumlah kantor-kantor kementerian ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap.
Adapun proses pemindahan Istana Negara rencananya dilakukan pada 2024.
"Pada tahun 2024 yang diharapkan sudah pindah Istana," kata Jokowi dalam Pertemuan dengan Pemimpin Redaksi sejumlah media di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 19 Desember 2022.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Menurut dia, butuh 15 sampai 20 tahun untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan ke IKN baru. Selain Istana, sebanyak 4 sampai 6 kementerian juga akan dipindahkan ke IKN pada 2024.
"Yang penting infrastruktur terlebih dahulu," jelas Jokowi.
Dia menekankan IKN baru harus mencerminkan kota yang sehat, efisien, produktif, dan berkonsep zero emission. Pemindahan ibu kota baru merupakan strategi pemerintah agar pembangunan dan ekonomi di Indonesia merata.
"IKN ini adalah strategi pemerataan karena saat ini terkonsentrasi di Jawa. Jangan terkesan ada kotak-kotak karena pendanaan dari APBN," kata Jokowi.
Calon Kepala Otorita
Usai pemerintah dan DPR mengesahkan UU Ibu Kota Negara (IKN), muncul nama-nama yang kemungkinan akan menjadi calon Kepala Otorita di Nusantara.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap dua kriteria ini ada di calon pemimpin di IKN.
"Kalau saya pinginnya ada latar belakang arsitektur dan punya pengalaman sebagai kepala daerah," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Airlangga Paparkan Proyeksi Ekonomi 2021, Optimis Rebound 5,5 Persen
BPOM dan Peneliti Vaksin Beda Data, DPR Ancam Proses Hukum yang Lakukan Pembohongan Publik
Antisipasi Perang Ekonomi Dunia, Mendagri Minta seluruh Kepala Daerah Provinsi Riau
Penyelesaian Konflik, Pemerintah Larang Sekolah Wajibkan Seragam Kekhususan Agama
Terkendala Urusan Otoritas, Mabes Polri Kesulitan Tangkap Jozeph Paul Zhang
KPK Tetapkan Panggungharjo Jadi Desa Antikorupsi Pertama di Indonesia
Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan Dihapus
Hore! Ini Bocoran Pencairan THR dan Aturan Terbaru dari Pemerintah untuk Lebaran 2022
Ketar Ketir Hadapi Musim Banjir
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal Jatuh pada 13 Mei 2021
14 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Gugat Boeing, Tuntut Ganti Rugi
Cegah Bentrok, Polisi akan Tertibkan Simbol dan Fasilitas Ormas