Pilihan
Kemenperin Atur Strategi Percepat Penyerapan Anggaran Tahun 2022
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatur strategi untuk mempercepat penyerapan anggaran 2022 yang dipatok lebih tinggi dari penyerapan anggaran di tahun sebelumnya yakni sebesar 97,45 persen.
"Kami menargetkan lebih dari 97,45 persen atau dari penyerapan tahun lalu. Semaksimal mungkin," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo pada acara dimulainya Pelaksanaan Anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Jakarta, Jumat.
Dody mengatakan beberapa strategi yang diluncurkan Kemenperin yakni mematok waktu selesainya proses lelang maksimal hingga Juni 2022.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Untuk itu, lanjut dia, proses lelang telah dimulai pada Oktober-November di tahun 2021.
"Sesuai arahan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, proses lelang dimulai sejak Oktober dan November tahun lalu. Jadi sejak Januari sudah bisa dilaksanakan," tutur Dody.
Dengan demikian, lanjutnya, penyerapan anggaran tiap bulannya dapat maksimal dilakukan, dengan target melebihi 70 persen. Sehingga pada semester I/2022 program-program yang direncanakan mulai terlaksana.
Dengan capaian yang sangat baik di pada 2021, Dody berharap para Kepala Satuan Kerja (Satker) dapat mempertahankan kinerja dalam pelaksanaan anggaran dan dapat memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan monitoring dengan intens, karena progres pencapaian realisasi anggaran menjadi tanggung jawab Kepala Satker.
"Saya akan memantau penyerapan anggaran semester I Tahun 2022 dengan target serapan anggaran sebesar 50 persen dan proses pengadaan barang/jasa selesai pada bulan Juni tahun 2022," ujarnya.
Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja Kemenperin, para pengelola anggaran dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diminta agar bertindak profesional, tepat waktu dan memberikan output yang bermanfaat dan memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya.
"Selain itu pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita masih memiliki pekerjaan besar untuk melaksanakan pembangunan industri nasional dengan selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Dody.
Ia mendorong agar APBN tahun 2022 harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural.
Oleh karenanya, pejabat Eselon I diminta melihat kembali seluruh kegiatan dan melakukan penyesuaian untuk mengakomodir beberapa fokus kegiatan sesuai dengan arah dan kebijakan Presiden Joko Widodo pada 2022, yaitu melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
.png)

Berita Lainnya
Pemerintah Usul Biaya Haji 2022 Sebesar Rp45 Juta
5 Fakta RM dan RB Tersangka Penyiraman Air Keras ke Novel Baswedan
Anggota DPRD Pekanbaru Ini Geram Rapat Paripurna Selalu Telat
Urutan 21 di Indonesia, Capaian Vaksinasi Dosis 1 Riau Sudah 65,21 Persen
Pengumuman: THR PNS dan TNI-POLRI Batal Cair Hari Ini
Menkeu Salurkan Rp3,14 Triliun untuk Gugus Tugas Covid-19
Dorong Percepatan Ekonomi, Januari 2020 Pemerintah Cairkan Dana Desa 40%
Lampung Diguncang Gempa, Tak Potensi Tsunami
MPR Minta Deteksi Dini Pergerakan Teroris Ditingkatkan
Hanya Papua dan Flores Diusulkan Pembentukan Daerah Otonomi Baru ke Pemerintah
Honorer Mau Diangkat Jadi PNS Mulai 2023, Ini Syaratnya
ASN, TNI-Polri hingga Karyawan Swasta Dilarang Cuti saat Libur Tahun Baru dan Natal