Trubus juga menilai kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan dalam waktu dekat, karena akan menimbulkan masalah jangka panjang. Misalnya, pelayanan publik tidak tertangani dengan baik lagi.

“Saya kira kebijakan yang tidak tepat dan ironi. Menurut saya kebijakan ini sekedar kebijakan tanpa solusi, saya anggap sebagai langkah yang jangka panjangnya akan menimbulkan masalah baru sehingga pelayanan publik tidak tertangani,” ujarnya.

Di sisi lain, tenaga honorer itu sangat dibutuhkan pada sektor-sektor tertentu bagi lembaga-lembaga swasta yang memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Swasta Kehilangan Pendidik

Jika Pemerintah mengganti honorer dengan PPPK maka tenaga kerja honorer di sektor swasta akan kehilangan tenaga kerjanya. Misalnya untuk sektor pendidikan swasta, banyak guru honorer yang telah didik menjadi profesional oleh pihak sekolah atau universitas.

Namun, dengan adanya kebijakan Pemerintah tersebut. Membuat sektor swasta kehilangan tenaga kerja honorernya. Sebab, jika menjadi PPPK harus mengikuti peraturan ASN yakni bersedia ditugaskan di daerah mana saja.

“Kalau diganti PPPK semua yang kerja di sektor swasta jadi hilang, misalnya untuk sektor pendidikan banyak pendidikan yang dilaksanakan oleh sektor swasta dan banyak pendidik honorer. Kalau mereka menjadi PPPK maka sekolah-sekolah swasta seperti Muhammadiyah akan kehilangan tenaga didiknya,” jelasnya.

Solusinya, Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja honorer. Oleh karena itu Pemerintah tidak boleh menghapus status tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Mereka harusnya diberikan insentif payungan hukum dari Pemerintah agar mereka tetap menerima gaji berdasarkan UMP, sehingga mereka mendapatkan penghasilan,” pungkas Trubus.

Sumber : liputan6.com /