Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Studi Indef: Subsidi Minyak Goreng Kemasan Tidak Tepat Sasaran
JAKARTA (INDOVIZKA) - Studi yang dilakukan Indef menunjukkan bahwa subsidi minyak goreng kemasan sederhana dan premium yang dilakukan pemerintah dinilai kurang tepat sasaran. Alasannya sebagian masyarakat kecil lebih banyak mengkonsumsi minyak goreng curah ketimbang minyak goreng kemasan.
Apalagi, penjualan minyak goreng kemasan juga terbatas di toko ritel modern. Sehingga, alih-alih mudah dijangkau masyarakat kelas bawah, justru lebih lebih banyak dinikmati masyarakat kelas menengah.
"Harusnya subsidi minyak goreng ini ke minyak goreng curah agar bisa tepat sasaran," kata Peneliti Indef, Rusli Abdullah di Jakarta, Kamis (3/2).
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2022, konsumsi minyak goreng untuk kebutuhan rumah tangga sebagian besar atau 61,2 persen dalam bentuk minyak curah. Artinya, dalam setahun masyarakat mengkonsumsi minyak goreng curah sebanyak 2,4 juta kilo liter.
Sementara itu, konsumsi masyarakat yang menggunakan minyak goreng premium sebesar 1,27 juta kilo liter. Sedangkan rumah tangga pengkonsumsi minyak goreng kemasan sederhana hanya sekitar 200 ribu kilo liter per tahun.
Namun dengan alasan mempermudah administrasi, pemerintah memilih jalan mensubsidi harga minyak goreng kemasan premium dan sederhana agar harganya terjangkau. Sehingga bisa dibeli masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter.
"Ini kan sebenarnya hanya masalah administrasi," kata Rusli.
Libatkan Bulog
Seharusnya kata Rusli, pemerintah mempercayakan stabilitas harga minyak goreng kepada Perum Bulog. Sebagai BUMN, Bulog dianggap bisa menangani masalah intervensi harga.
Mengingat Bulog kerap membuka pasar murah di pasar-pasar tradisional untuk menekan harga kebutuhan pokok yang melambung.
"Atau pemerintah butuh bantuan Bulog yang sudah berpengalaman," kata dia.
Lewat Bulog, diharapkan harga minyak goreng selain lebih terjangkau, tetapi juga mudah ditemukan masyarakat kelas bawah yang berbelanja di pasar, bukan di toko ritel modern.
"Ini bisa saja efektif, walaupun kita juga belum tahu pastinya," kata dia mengakhiri.
.png)

Berita Lainnya
Pemprov Riau Alokasikan Anggaran Rp1,3 Miliar untuk Pasar Murah
Tekan Harga Sembako Stabil dan Inflasi Terkendali, Pemko Pekanbaru Lakukan ini
UMKM Bisa Ikut Lelang Pengadaan Barang Pemprov Riau Senilai Rp50 Juta
Kenaikan Harga Telur dan Daging Ayam Picu Inflasi Riau
Digagas Putra Asli Inhil, WINjek Jasa Transportasi Online
Aneka Pengalaman First Time Traveling yang Tak Terlupakan
Belum Ada Wisatawan Mancanegara Masuk Riau Sejak 2022
Pembiayaan Investasi Pemerintah di 2021 Capai Rp142 Triliun
Kunjungi Pasar Murah, Wabup Inhil Bersama Disperindag Optimalkan Pasar Murah
7 Lego Robot dengan Bentuk Unik yang Bisa Anda Jadikan Hadiah
PT APGWI Serahkan Hewan Qurban kepada Masyarakat Sekitar Daerah Operasi
Temuan Ombudsman: Produsen Minyak Goreng Batasi Stok untuk Para Agen