Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Sri Mulyani: Harga Tanah di Ibu Kota Baru akan Naik
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut bahwa harga tanah di Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik. Salah satu penyebabnya yaitu karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (5/1).
Sri Mulyani meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo. Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.
"Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," tegasnya
Aset Negara di Jakarta
Sri Mulyani menjelaskan, aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.
Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.
Kendati demikian, Sri Mulyani menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.
.png)

Berita Lainnya
Wajib Coba! Keripik Pisang Home Industri Fasya Tawarkan Berbagai Varian Rasa
BI Ingin Kerja Sama RI-China Diperkuat Lewat Penggunaan Mata Uang Lokal
IPKR Inhil Sebut Tidak Ada Penutupan Pembelian Kelapa di PT Pulau Sambu
September 2021, Tembilahan Mengalami Inflasi 0,41 Persen
Sempat Turun Rp500, Hari ini Harga Minyak Goreng Curah di Pekanbaru Naik Lagi
Digagas Putra Asli Inhil, WINjek Jasa Transportasi Online
Walikota Dumai Intruksikan Dinas Terkait Pantau Harga Pokok Jelang Ramadhan
Sistem Elektronik Dorong Peningkatan Jumlah Investor Pasar Modal
Lion Air Kembali Buka Penerbangan Domestik, Calon Penumpang Harus Penuhi Syarat Ini
9 Produk Implora Paling Laris Dipasaran
Harga Bahan Pokok Naik Pasca Hari Raya Idul Fitri
Harga Sayuran Diprediksi Akan Naik Bulan Ini