Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Sri Mulyani: Harga Tanah di Ibu Kota Baru akan Naik
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut bahwa harga tanah di Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik. Salah satu penyebabnya yaitu karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (5/1).
Sri Mulyani meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo. Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.
"Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," tegasnya
Aset Negara di Jakarta
Sri Mulyani menjelaskan, aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.
Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.
Kendati demikian, Sri Mulyani menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.
.png)

Berita Lainnya
Dampak Corona di Riau: Ribuan Pekerja Dirumahkan, 339 Kena PHK
Pengusaha Karbon Nyatakan Minat Berinvestasi di Riau, Pemprov Siapkan Langkah Strategis
Belum Ada Wisatawan Mancanegara Masuk Riau Sejak 2022
Harga Beras Naik, DPRD Riau Minta Pemprov Segara Lakukan Operasi Pasar
Ajak Diskusi, Kadin Dumai Akan Undang Perusahaan Properti
Ekonomi Anjlok, Warga Inhil 'Berburu' Kartu Pra Kerja
UMKM Bisa Ikut Lelang Pengadaan Barang Pemprov Riau Senilai Rp50 Juta
Utang Pemerintah Naik, per Januari 2024 Tembus Rp7.754,98 Triliun
Sidak Sekdaprov Riau ke Pasar Tradisional, Stok Aman Harga Ayam Potong Melambung
Digitalisasi Koperasi dan UMKM Penting untuk Modernisasi Ekonomi Indonesia
Jumlah Penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru Turun 5 Persen
Pertamina Segera Buka 4 Pertashop di Riau