Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Sri Mulyani: Harga Tanah di Ibu Kota Baru akan Naik
JAKARTA (INDOVIZKA) - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut bahwa harga tanah di Ibu Kota Negara (IKN) baru sebentar lagi akan naik. Salah satu penyebabnya yaitu karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Kami akan bangun jalan tol, jadi bapak dan ibu sekalian yang punya tanah di sini juga harus punya perencanaan yang makin matang, karena hidup di lokal ini benar-benar akan berubah dengan hadirnya IKN," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Senin (5/1).
Sri Mulyani meminta para pemilik tanah di daerah calon IKN di Kaltim bisa merencanakan dengan matang bagaimana kehidupan ke depan saat IKN pindah dari Jakarta.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Pembangunan Ibu Kota Negara di Kaltim merupakan salah satu bentuk pemihakan presiden kepada Pulau Borneo. Maka dari itu, Sri Mulyani berharap sumber daya manusia (SDM) di calon IKN baru tersebut bisa terus ditingkatkan, sehingga peran Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sangatlah penting.
"Siapkan SDM-nya, karena ekonomi bisa maju karena infrastruktur, dibangun adanya kantor, jembatan, tapi kalau rakyatnya tertinggal, itu ngenes. Itu tidak bagus dan tidak berkelanjutan," tegasnya
Aset Negara di Jakarta
Sri Mulyani menjelaskan, aset negara yang akan ditinggalkan di Jakarta akan tetap dikelola oleh pemerintah, sehingga Undang-Undang (UU) yang mengaturnya akan diselesaikan.
Aturan tersebut akan mencakup pelaksanaan proyek IKN, pembiayaan, dan pemanfaatan aset-aset yang selama ini digunakan kementerian/lembaga di Jakarta.
Kendati demikian, Sri Mulyani menyebutkan belum terdapat pembahasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal tersebut.
.png)

Berita Lainnya
Ekonomi Anjlok, Warga Inhil 'Berburu' Kartu Pra Kerja
UMKM Bisa Ikut Lelang Pengadaan Barang Pemprov Riau Senilai Rp50 Juta
Perda Sudah Disahkan, Gubri Undang Wakil Presiden Resmikan BRK Syari'ah
KBI dan Bappebti Dorong Masyarakat Manfaatkan Sistem Resi Gudang
Jelang Nataru, Kapolres Inhil Sidak Ketersediaan Stok dan Harga Sembako
BukaOutlet.com Hadir di Gelaran Bisnis Franchise & Kemitraan Internasional IFRA 2025
Pemerintah akan Berlakukan HET Minyak Goreng Rp14.000 Mulai Februari 2022
Belajar dari China, Intip Strategi Mereka Tarik Investasi Asing
PT APGWI Serahkan Hewan Qurban kepada Masyarakat Sekitar Daerah Operasi
Akibat Penurunan Harga, Target Produksi Minyak Mentah Riau Dipangkas
Maybank Indonesia Ajak Siswa Belajar Kelola Uang Sejak Dini
Target PSR Kelapa Sawit di Riau Seluas 10.550 Hektare