Luqman menekankan, dua jabatan yang diemban sekaligus hanya akan membuat tugas sebagai menteri terbengkalai. Di sisi lain, pembangunan dan pemindahan IKN juga berpotensi besar terhambat.

"Walaupun secara aturan tidak ada larangan Kepala Otorita IKN dirangkap oleh seorang menteri, tapi pasti akan membuat konsentrasinya terganggu. Dan, tentu akan berdampak menghambat keberhasilan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara," tuturnya.

Oleh sebab itu, Luqman menegaskan, dalam pemilihan Kepala Otorita IKN ini Presiden Jokowi pasti tidak akan main-main. Reputasi Presiden Jokowi selama dua periode dipertaruhkan dalam pelaksanaan mega proyek IKN Nusantara tersebut. 

"Presiden Jokowi akan menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara yang 100 persen fokus mengawal tugas berat ini. Pembangunan dan pemindahan IKN, bukanlah kerjaan yang mudah. Banyak negara telah terbukti mengalami kegagalan," ucap dia.

Sebagai informasi, Pasal 4 UU IKN menyebutkan, Otorita merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara. Menurut tafsir PPP, pasal ini membolehkan Kepala Otorita dijabat oleh menteri.

"Dalam Pasal 4 ayat 1 (b) bahwa status badan otorita IKN adalah pemerintah daerah khusus setingkat kementerian. Maka, jabatan kepala otorita IKN bisa dirangkap oleh menteri. Adapun wakilnya dari luar kementerian," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, lewat keterangannya, Ahad, 20 Februari 2022.

Sumber : merdeka.com /