Pilihan
Pengamat Kebijakan Publik Sebut asyarakat Harus Tuntut DPRD Riau Atas Pembohongan Publik
INDOVIZKA.COM - Batalnya pembentukan panitia khusus (Pansus) oleh Komisi V DPRD Riau terkait kematian 11 pekerja di wilayah kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) membuat kecewa banyak pihak.
Pasalnya, wacana pembentukan Pansus itu dikeluarkan Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti bersama Komisi V DPRD Riau setelah Direktur Utama (Dirut) PT PHR, Jafee A Suardin mangkir berulang kali ketika diundang memberi penjelasan.
Melihat hal tersebut, pengamat kebijakan publik M Rawa El Amady menganggap, sejak awal DPRD Riau memang tak berniat membuat Pansus dan mengeluarkan wacana itu semata sebagai bentuk gertakan kepada Jafee.
"Awalnya itu 'kan kenapa bisa sampai ada pernyataan akan membuat Pansus kalau direktur PHR (jafee) tidak datang. Jadi dari awal DPRD riau, menurut saya, memang tidak ada rencana membuat Pansus. Tapi karena berkali-kali jafee ini tidak datang, DPRD mengancam. Itu gertakan saja," kata dia saat dihubungi halloriau.com, Kamis (23/3/2023).
Rawa mengatakan, DPRD Riau bisa dianggap sudah membohongi publik karena ucapan yang tak sesuai kenyataan.
"Harusnya yang dipertanyakan itu kenapa DPRD riau bisa mengeluarkan gertakan tapi gertakan itu tidak dilaksanakan?" sebutnya.
Oleh karena itu, menurut Rawa, harusnya masyarakat melaporkan DPRD Riau atas dugaan pembohongan publik.
"Anggota DPRD itu enggak ngerti, itu lho masalahnya. Kalau saran saya, masyarakat harus menuntut anggota DPRD yang mengancam akan membuat Pansus itu. Kenapa dia secara terbuka mengancam membuat Pansus kalau jafee tidak datang, tapi ternyata saat dia (jafee) benar-benar tidak datang, malah dibilang tidak ada apa-apa, tidak perlu Pansus," pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin P Hutagalung mengatakan, kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama PT PHR dan Disnakertrans Riau adalah belum diperlukannya pembentukan Pansus kecelakaan kerja.
"Dari hasil rapat kemarin itu semua pihak mendengar, bahwa terlihat dengan jelas belum ada urgensinya membentuk Pansus setelah mereka (PT PHR) menjelaskan, dan itu kesepakatan bersama," kata dia, Kamis (23/3/2023).
.png)

Berita Lainnya
Komisi IV Dukung Upaya Pengembangan Kearifan Lokal Untuk Kemajuan Pariwisata Daerah
Ibu-Ibu di Meranti Minta Alat Pemecah Pinang ke Ketua Komisi I DPRD Riau
Fraksi PKB: Arah Kebijakan Pemda Inhil Kurang pada Sektor Ini
Wagub Riau Harapkan Kinerja DPRD Lebih Meningkat di 2023
Dewan-Pemprov Sepakat Tahun 2021 Pokir Lebih Diperhatikan
DPRD Kampar Kebut Tiga Agenda Rapat Paripurna LKPj Bupati Tahun 2022
DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Pekanbaru Segera Pulihkan Pelayanan di MPP
Seluruh Anggota DPRD Riau Dites Urine, Tak Datang akan Dijemput
Reses di Jalan M. Boya Tembilahan, Dani Sampaikan Informasi Pembangunan
DPRD akan Teruskan LKPJ TA 2023 kepada Banggar setelah Bupati Menjawab Pandangan Umum Fraksi
DPRD Riau Minta Pemerintah Siaga, Cuaca Ekstrem Meningkat
Antisipasi Virus Corona, DPRD Inhil Gelar Rapat Gabungan