Dikatakan Junaidi, saat ini masyarakat khusus petani kelapa di Inhil berharap banyak kepada PT KIG dalam meningkatkan harga kelapa. Sementara itu komisi II DPRD Inhil juga merasa kecewa kepada bagian Ekonomi Setda Kab Inhil dan panitia seleksi yang dianggap tidak menghasilkan outcome maksimal dari penyeleksian yang telah dilakukan, apalagi penyeleksian ini menggunakan dana APBD itu harus ada tolok ukur yang jelas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh dijelaskan Junaidi, seharusnya PT KIG adalah BUMD yang mampu menjawab peraturan daerah tentang Resi Gudang, dimana pelaksanaan Resi Gudang harus ada badan usaha yang mengelolanya, dan komisi II menilai BUMD PT KIG lah yang akan mengelola itu.

"Akan tetapi ketika komisi II melakukan RDP dengan kedua manager tersebut, mereka lebih berorientasi kepada pengolahan, antara lain pengelolaan sabut dan tepung kelapa dan mereka berencana akan membangun Industri. Dan ini adalah sesuatu yang menurut kami latah, mestinya diawal ini PT KIG harus berorientasi pada resi gudang dan disamping itu juga PT KIG harus memikirkan pemasaran langsung pada pihak pertama sehingga dapat meningkatkan harga kelapa itu sendiri," papar Junaidi.

Junaidi juga mengatakan, saat ini PT KIG jangan berfikir untuk membangun pabrik, karena untuk membangun pabrik butuh biaya yang besar. Apakah pemerintah memiliki biaya untuk itu? 

"Tak perlu berpikir jauh, dalam hal cukuplah berorientasi pada pelaksanaan Resi Gudang dan pengelolaan pelabuhan saja, PT KIG dalam hal ini dapat mengelola sisi pelabuhannya agar dapat menyediakan sarana dan Pengelolaan kepelabuhan guna kepentingan pengiriman dan pemasaran langsung produk kelapa itu sehingga tidak melakukan pengiriman menggunakan pelabuhan lain. dengan itu pemasaran hasil perkebunan kita langsung kepada pihak pertama. ini akan memperpendek rantai tataniaga.

"Untuk awal ini, kita ingin memaksimalkan Resi Gudang dan Pelabuhan, dua hal ini saja bisa dijalankan, PT KIG sudah luar biasa. Sementara untuk produk turunan, biarkan saja dikelola dan diproduksi oleh BUMDes yang merupakan mitra kerja PT KIG," papar Junaidi.

Dalam hal komisaris PT KIG, Komisi II menilai bahwa komisaris harus diisi oleh orang profesional yang memiliki modal dan orang yang ingin berinvestasi, karena PT KIG ini adalah perseroan terbatas yang menerima saham dari orang lain.

"Ketika komisaris menanamkan modalnya, tentu saja dia tidak ingin merugi karena dia memiliki modal didalamnya.  Sehingga ketika dalam menjalankan dan mengawasi PT KIG, maka dia akan serius dan tidak hanya memikirkan gaji semata. Kita masih trauma terhadap BUMD yang kita miliki beberapa waktu lalu, dan ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita," imbuh politisi Partai Golkar itu.

Dalam hasil RDP tersebut, komisi II memberikan waktu dan terus mengevaluasi bisnis plan PT KIG.  serta agar PT KIG dapat beroperasi dalam waktu dekat.

"Kita khawatir masyarakat kehilangan kesabaran dan berbalik menjadi muak kepada pemerintah karena terlalu lama menunggu kebijakan ini.  Harapan kita PT KIG ini segera dapat  beroperasi agar dapat menjawab keinginan masyarakat.
Kita isyaratkan kepada pengelola PT. KIG untuk serius dan ada deadline yang jelas. kami butuh kerja nyata bukan retorika. kalau ragu-ragu angkat bendera putih saja,"  tutupnya.

Sumber : rilis /  Editor : San