Kedua media tersebut juga mengutip pernyataan Jokowi, yang sempat mengatakan dirinya meminum campuran jahe merah, serai, kunyit, dan temulawak, tiga kali sehari sejak virus corona mewabah.

"Saya minum campuran bukan teh sekarang," kata Jokowi dalam pernyataan itu. "Saya memberikan minuman itu untuk para tamu, baik pagi, siang atau malam hari."

Kedua media, dalam artikelnya masing-masing lantas menegaskan, “Namun, penggunaannya (jamu) sebagai pencegah penularan virus corona belum dapat dibuktikan.”

Google hapus semua konten jamu anti corona

Google Indonesia menghapus semua konten yang mengklaim obat-obatan alternatif seperti jamu lebih ampuh menangkal virus corona Covid-19.

"Namun bukan berarti semua video terkait jamu kami take down. Misalnya ada video-video yang mengaku lebih ampuh daripada ke dokter, itu pasti kami take down," kata Head of Public Policy and Government Relations Google Indonesia Putri Alam, Senin (9/3/2020).

Menurut dia, klaim dari video-video seperti itu belum terbukti secara medis, dan bahkan cenderung untuk membuat penonton tidak mencari bantuan medis.

"Karena untuk isu kesehatan pasti sensitif banget. Pokoknya apa saja yang bisa mengurungkan niat viewer atau pengguna untuk mencari bantuan medis profesional, pasti kami take down," jelasnya.

Namun, Putri juga mengatakan apabila terdapat konten yang sifatnya mampu mendorong pengguna untuk menjaga daya tahan tubuh, kemungkinan besar Google tidak akan menurunkan konten tersebut.

Google sendiri memiliki mesin pintar untuk memonitor dan menyeleksi konten-konten yang bertentangan dengan community guidelines (aturan komunitas / ekosistem Google) untuk diturunkan dari platform-platformnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, publik dapat berpartisipasi untuk melaporkan konten-konten yang luput dari pantauan mesin pintar Google melalui fitur "flag" yang terdapat di platform Google seperti search, YouTube, hingga Google Play.

"Konten-konten yang melanggar kebijakan community guidelines kami pasti akan terdeteksi dan take down oleh machine learning kami. Tapi teknologi kan enggak sempurna, sehingga kita juga harus mengandalkan laporan dari publik melalui flagging tools kita," jelas Putri.

"Dan kalau kayak gitu, akan kita review secara manual. Kalau masih ada yang lolos juga, biasanya pemerintah secara satu pintu lewat Kominfo akan request take down berdasarkan hukum yang berlaku di negara setempat," ujarnya melanjutkan.

 

Sumber : suara.com /