“Beberapa kali Raker dan RDP dengan penyelenggara Pemilu (termasuk Bawaslu) pembahasan tentang penentuan jadwal Pilkada Serentak 2024 di Komisi II DPR RI tidak pernah keberatan,” katanya.

Karena itu dia mempertanyakan kenapa Bawaslu mengeluarkan pernyataan tersebut saat ini. Dia menyarankan agar Bawaslu fokus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku untuk persiapan pelaksanaan Pemilu 2024.

Junimart menilai alasan Bawaslu yang mengusulkan penundaan Pilkada karena persoalan keamanan, hal itu bukan ranah penyelenggara pemilu.

Menurut dia, masalah keamanan adalah ranahnya penegak hukum sehingga tugas Bawaslu hanya mengawasi pelaksanaan, penyelenggara, peserta Pemilu dan bisa memberi sanksi.

Sumber : Cakaplah /  Editor : Fy