Pilihan
Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Corona
JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati, menilai pelemahan rupiah kali ini bukan cerminan dari current account, dan juga bukan cerminan dari trade balance. Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penyebab menurunnya rupiah kali ini lebih karena tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar yang turun.
"Tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada perekonomian Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).
Anis menyikapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang sempat menembus di atas Rp16.000,00 per USD. Anis menegaskan, tekanan terhadap rupiah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pelaku pasar pada pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru memberikan imbauan dan belum memberikan arahan berupa langkah-langkah tegas yang harus dilakukan masyarakat. Akibatnya, lanjut dia, pelaku pasar berspekulasi sangat negatif terhadap ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, kata Anis, tanpa terkena wabah Covid-19 pun, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 5%. Hal itu saat corona baru melanda China. Bahkan pernah ada perkiraan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya di kisaran 4,3%-4,8%.
Dengan situasi seperti itu, secara alami investor asing di pasar keuangan Indonesia kabur. "Flight to safety, kabur mencari tempat aman. Begitu asing kabur, pelaku domestik pun ikut-ikutan, sehingga menimbulkan efek spiral," kata Anis.
Maka itu, dia menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi memutuskan untuk lebih mengutamakan penanganan Covid-19, dibanding dampak ekonominya. "Indonesia harus ambil prioritas yang benar. Yaitu cegah wabah corona dulu. Ekonomi menyusul kemudian," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus membuktikan kebijakan yang mendorong kepercayaan dari pelaku usaha. "Jangan sampai mereka melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini dianggap tidak optimal atau penanganan Covid-19 ini tidak optimal," pungkasnya.
(ven)
.png)

Berita Lainnya
Persiapan Jakarta Jelang Lepas Status Ibukota
Kemenkeu Sebut Tidak Ada Perubahan Insentif untuk Tenaga Kesehatan
Pengumuman: THR PNS dan TNI-POLRI Batal Cair Hari Ini
KPK Jebloskan Eks Sekretaris MA Nurhadi ke Penjara
Iuran BPJS untuk Peserta Mandiri Naik Rp 9.500 di 2021
Elpiji 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer Mulai 1 Februari 2025, Jumlah Pembelian Dibatasi?
Keluarga Laskar FPI Tantang Kapolda Metro Jaya Sumpah Mubahalah
Kementerian PUPR Butuh Tambahan Rp1,16 T Dukung Presidensi G20 Hingga MotoGP
Mutasi Virus Corona B.117 Kembali Ditemukan di 4 Provinsi Berikut Ini
Satgas Covid-19 Minta Pemda Tegas Larang Warga Mudik
Tiga Kapal Terbakar di Pelabuhan Muara Angke Subuh Tadi
Menteri Agama Prihatin dan Kecam Kekerasan terhadap Muslim di India