Pilihan
Rupiah Terpuruk, Pemerintah Diminta Dahulukan Penanganan Corona
JAKARTA - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati, menilai pelemahan rupiah kali ini bukan cerminan dari current account, dan juga bukan cerminan dari trade balance. Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, penyebab menurunnya rupiah kali ini lebih karena tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar yang turun.
"Tidak hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada perekonomian Indonesia," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/3/2020).
Anis menyikapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) yang sempat menembus di atas Rp16.000,00 per USD. Anis menegaskan, tekanan terhadap rupiah ini sebagai bentuk ketidakpercayaan pelaku pasar pada pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid-19).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru memberikan imbauan dan belum memberikan arahan berupa langkah-langkah tegas yang harus dilakukan masyarakat. Akibatnya, lanjut dia, pelaku pasar berspekulasi sangat negatif terhadap ekonomi Indonesia.
Di sisi lain, kata Anis, tanpa terkena wabah Covid-19 pun, ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 5%. Hal itu saat corona baru melanda China. Bahkan pernah ada perkiraan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini hanya di kisaran 4,3%-4,8%.
Dengan situasi seperti itu, secara alami investor asing di pasar keuangan Indonesia kabur. "Flight to safety, kabur mencari tempat aman. Begitu asing kabur, pelaku domestik pun ikut-ikutan, sehingga menimbulkan efek spiral," kata Anis.
Maka itu, dia menyarankan sebaiknya Presiden Jokowi memutuskan untuk lebih mengutamakan penanganan Covid-19, dibanding dampak ekonominya. "Indonesia harus ambil prioritas yang benar. Yaitu cegah wabah corona dulu. Ekonomi menyusul kemudian," katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus membuktikan kebijakan yang mendorong kepercayaan dari pelaku usaha. "Jangan sampai mereka melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini dianggap tidak optimal atau penanganan Covid-19 ini tidak optimal," pungkasnya.
(ven)
.png)

Berita Lainnya
Pemerintah Tak Larang Mudik Lebaran, Ini Persiapan Kemenhub
Difitnah Melalui Video Bagi-bagi Uang, Said Abdullah Pilih Maafkan Pelaku Tanpa Tempuh Jalur Hukum
Hari Ini Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2021
Resmi Jadi KSAD, Harta Jenderal Dudung Abdurachman Hanya Rp 1 Milyar
Kalangan Pers Berduka, Bendahara PWI dan SMSI Kaltim Tutup Usia
Ekonomi Riau Masuk 10 Provinsi yang Positif saat Corona
PBNU: Pemerintah Jangan Lembek Pertahankan Wilayah Perairan Natuna
Segera Direvisi, ini Arah Baru Perubahan Aturan Pencairan JHT
DPR Dukung Terawan Kembangan Vaksin Nusantara dengan Antibodi Seumur Hidup
DPR Apresiasi Capaian Pertamina Hulu Rokan di Riau
Kebijakan Jokowi dan Airlangga di Covid & PEN Banjir Dukungan
Sejak Pandemi, Angka Perceraian Meningkatkan Capai 300 Gugatan Perhari