JAKARTA - Pemerintah bakal menaikkan tunjangan kinerja (tukin) TNI hingga 80 persen pada 2021 mendatang, seiring kenaikan pagu anggaran Kementerian Pertahanan dari semula Rp117,9 triliun pada 2020 menjadi Rp136,99 triliun pada tahun depan.
"Pagu anggaran tersebut telah memperhitungkan antara lain alokasi untuk belanja pegawai karena ada rencana kenaikan tunjangan kinerja sebesar 80 persen sesuai janji Presiden RI (Joko Widodo) saat pidato di acara HUT TNI ke-74," tulis pemerintah dalam Buku III Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2021, dikutip Jumat (21/8).
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Kemenhan akan memprioritaskan anggaran untuk mendukung stimulus pemulihan ekonomi, membiayai multiyears contract, carry over kegiatan 2020, prioritas KL dan prioritas nasional, biaya operasional, serta dukungan operasional pertahanan.
Lebih detail, kenaikan anggaran ini akan juga untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutista dengan kesiapan sampai 70 persen dan kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) sebesar Rp6,11 triliun.
Lalu, penyelesaian pekerjaan yang ditunda pada 2020 dan dialokasikan pada pagu 2021 sebesar Rp11,13 triliun, anggaran kesehatan rumah sakit militer Rp2,94 triliun, serta rencana pembaruan peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp1,07 triliun.
Kemudian, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis yaitu program Minimum Essential Force (MEF). Beberapa program tersebut, antara lain dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun, modernisasi dan hewan alutsista TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.
Selain itu, pembangunan jalan inspeksi pengamanan perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km sebesar Rp321 miliar dan peningkatan kesejahteraan prajurit dengan pembangunan rumah dinas sebesar Rp964,5 miliar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sengaja menaikkan anggaran Kemenhan untuk pembelian alutista dan perawatannya. Menurutnya, ini menjadi prioritas di Kemenhan.
"Kalau kami melihat kebutuhan anggaran Kemenhan, untuk alutsista dan maintenance (perawatan). Itu, menjadi prioritas Kemenhan, jadi kami tidak melihat deviasi yang besar tapi lebih kepada kemampuan mereka untuk eksekusi," pungkas Sri Mulyani.**
.png)
Berita Lainnya
Gara-gara Corona, Kemenag Tiadakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional
Basarnas: Korban Jiwa Gempa Sulbar Jadi 49 Orang
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup
HNW Minta SKB Seragam Sekolah Direvisi Bersamaan dengan Revisi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035
Pemerintah Gratiskan Biaya Buat SIM, Ini Syaratnya
Ini Spesifikasi Pesawat Tempur Dassault Rafale dari Prancis
ASN Menerima Bansos, Komisi VIII Pertanyakan Pendataan DTKS Kerap Bermasalah
Terbanyak dari Riau Polda Sumbar Berhasil Cegah 7.787 Pemudik
22% Rakyat Indonesia Tidak Percaya Covid-19, Pemimpin Agama Diminta Turun Tangan
Kemenhub Tak Lagi Keluarkan Izin Terbang Maskapai dari India
KPK Tegaskan Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Pidana
Pengumuman: THR PNS dan TNI-POLRI Batal Cair Hari Ini