Pilihan
Ketua DPD RI Minta Pemda Prioritaskan Pembayaran Insentif Nakes
JAKARTA (INDOVIZKA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan (Nakes). Hal itu disampaikannya mengingat data Kementerian Kesehatan, per 20 April 2021 terdapat 58 pemerintah daerah hingga saat ini masih belum melakukan pembayaran.
"Pemda harus menggunakan skala prioritas dalam mengelola keuangan daerah. Serta memprioritaskan pembayaran insentif yang merupakan hak para Nakes. Apalagi mereka telah berjuang melawan Covid-19. Risiko tenaga kesehatan terpapar Covid sangat tinggi. Bahkan sudah banyak Nakes yang meninggal dunia akibat terpapar Corona," tuturnya, Rabu (28/4/2021).
Mantan Ketum Kadin Jawa Timur itu mengimbau Pemda melakukan langkah-langkah strategis agar bisa segera memenuhi tanggung jawabnya.
"Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah refocusing APBD. Dengan mendahulukan hal-hal yang tentunya prioritas, termasuk menyelesaikan insentif Nakes," jelasnya.
LaNyalla pun mendukung upaya pendampingan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri kepada Pemda agar masalah ini bisa segera diselesaikan.
"Kita memberikan apresiasi terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri yang melakukan asistensi terhadap Pemda untuk mempercepat perealisasian insentif Nakes," katanya.
Sebagai Ketua DPD RI, LaNyalla akan mengawal masalah tunggakan pembayaran insentif kepada Nakes. Ia berharap masalah insentif Nakes bisa segera direalisasikan.**
.png)

Berita Lainnya
Pertamina dan Chevron Didesak Tindaklanjuti Aspirasi Masyarakat Riau
Heboh Soal Syiah Dan Ahmadiyah, Ini Penjelasan Menag Gus Yaqut
Dimulai Besok, Airlangga Hartarto sebut PPKM Bukan Melarang Aktivitas, Hanya Pembatasan Pergerakan
Harga Mi Instan Dikabarkan Naik Tiga Kali Lipat, Begini Kata Bos Indofood
Minimalisir Korban Jiwa, Mensos Minta Kepala Daerah Petakan Lokasi Rawan Bencana
Jelang Aksi Demo BEM-SI di Istana Negara, Ini Pesan Kadiv Humas Mabes Polri
Golkar: Jangan Asal Bunyi dalam Kritik Pemerintah, Apalagi Menyebarkan Hoaks
Anggota DPR Desak ASN Kembalikan Bansos yang Diterima ke Pemerintah
Tumpas KKB, DPR Minta Presiden Keluarkan Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Teroris
Dunia Tidak Siap Hadapi Pandemi Berikutnya
Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun Dimulai, Orang Tua Wajib Ketahui Tanda KIPI
Tiga Korban Alami Luka Bakar Usai Insiden di Pusat data Google