Pilihan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Utus Perwakilan Konsultasi ke Pusat
INDOVIZKA.COM- Salah satu cara yang dilakukan DPRD Inhil bersama Pemda Inhil menyelesaikan kegiatan Tunda Bayar (TB) tahun anggaran 2019 adalah meminta kepastian kepada Pemerintah Pusat agar secepatnya menyelesaikan pembayaran yang sedang marak diperbincangkan di Negeri Seribu Parit.
Hal ini merupakan salah satu langkah agar struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhil sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Menurut Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi, DPRD Inhil bersama Pemerintah Daerah sedang melaksanakan konsultasi di Pusat (Kementerian Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Dari DPRD Inhil kita utus Wakil Ketua Pak Edi Gunawan untuk konsultasi ke pusat," sebut Feriyandi, usai Rapat Paripurna ke 2 masa persidangan 1 tahun 2020 di Gedung DPRD Inhil, Senin (20/1/2020).
Konsultasi tersebut dikatakan Feriyandi untuk membicarakan tentang tata cara pembayaran tunda bayar.
"Apakah nanti tunda bayar ini boleh dengan hanya dengan tumpuan penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan, nanti kita tunggu hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Inhil," pungkasnya.
Dikatakan Feriyandi, kekurangan dana transfer sebanyak 99 Miliar dari Pusat menyebabkan terjadinya Tunda Bayar (TB) tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"Kekurangan transfer dari pusat tahun 2019 tentunya sangat berpengaruh terhadap pembayaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kita," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Ketua Komisi III DPRD Inhil Ajak Semua Kalangan Awasi Proyek Pembangunan Jalan Pulau Kijang - Sanglar
APBD 2022, Mitra Komisi IV DPRD Riau Tak Lagi Fokus Anggarkan Dana Covid-19
DPRD Riau: Perubahan APBD Riau 2025 Sudah Bisa Digunakan
Anggota DPRD Hadiri Safari Ramadhan di Kecamatan Bengkalis dan Bantan
Komisi III DPRD Riau Dorong Kinerja BUMD
Komisi II DPRD Desak Diskes Kampar Berikan Pelayanan Terbaik Antisipasi Covid-19
Kuasa Hukum Aldiko Jelaskan Status Gugatan ke Mahkamah Partai PKB
Wakil Ketua DPRD Riau Hadiri Acara Bagholek Godang Masyarakat Kampar se Riau
Fraksi PKB Inhil Minta Pemda Beri Perhatian Khusus Ponpes Jelang Penerapan 'New Normal'
Syaiful Ardi Tuntaskan 8 Titik Reses Pertama 2024 di Dapil 4 Mandau
Honorer Dihapus, DPRD Riau Sebut Nasib Pegawai Honor Jadi Horor
Fraksi PKB Perjuangkan Gaji BPD se-Inhil Dinaikkan