Pilihan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Utus Perwakilan Konsultasi ke Pusat
INDOVIZKA.COM- Salah satu cara yang dilakukan DPRD Inhil bersama Pemda Inhil menyelesaikan kegiatan Tunda Bayar (TB) tahun anggaran 2019 adalah meminta kepastian kepada Pemerintah Pusat agar secepatnya menyelesaikan pembayaran yang sedang marak diperbincangkan di Negeri Seribu Parit.
Hal ini merupakan salah satu langkah agar struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhil sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Menurut Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi, DPRD Inhil bersama Pemerintah Daerah sedang melaksanakan konsultasi di Pusat (Kementerian Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Dari DPRD Inhil kita utus Wakil Ketua Pak Edi Gunawan untuk konsultasi ke pusat," sebut Feriyandi, usai Rapat Paripurna ke 2 masa persidangan 1 tahun 2020 di Gedung DPRD Inhil, Senin (20/1/2020).
Konsultasi tersebut dikatakan Feriyandi untuk membicarakan tentang tata cara pembayaran tunda bayar.
"Apakah nanti tunda bayar ini boleh dengan hanya dengan tumpuan penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan, nanti kita tunggu hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Inhil," pungkasnya.
Dikatakan Feriyandi, kekurangan dana transfer sebanyak 99 Miliar dari Pusat menyebabkan terjadinya Tunda Bayar (TB) tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"Kekurangan transfer dari pusat tahun 2019 tentunya sangat berpengaruh terhadap pembayaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kita," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
DPRD Bengkalis Sampaikan Laporan Reses Masa Sidang I Tahun 2023
Dewan Inhil Desak Dinsos Pending Penyaluran BST Tahap II
Pemkab Inhil Diminta Harus Refocusing Program
Ade Hartati Minta Gubernur Riau Tegas Soal Rekrutmen PPPK Guru
Disahkan, Pekanbaru Kini Miliki Perda Penanganan Covid-19
DPRD Riau Minta Pemprov Riau Perketat Pengawasan Distribusi Hewan Kurban
Komisi II DPRD Inhil Sayangkan Pasar Sungai Piring Belum Berfungsi
DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan Rancangan Perubahan APBD 2021
Dewan Minta Bupati Inhil Tegas Evaluasi Kinerja ASN
M. Arsya Fadillah Harap Semua Pihak Dapat Memajukan Desa Serta Kelurahan
Di Akhir Masa Jabatan Gubri Beragkat ke Jerman, Ini Kata DPRD Riau
Pj. Bupati Inhil Sampaikan Pidato Tanggapan Pandangan Umum Fraksi DPRD Inhil Tentang Pelaksanaan APBD TA 2023