Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pengimbasan RBD Berjalan Baik
Disdukcapil Pelalawan Jemput Bola Layanan Administrasi Kependudukan
Soal Tunda Bayar, Dewan Inhil Utus Perwakilan Konsultasi ke Pusat
INDOVIZKA.COM- Salah satu cara yang dilakukan DPRD Inhil bersama Pemda Inhil menyelesaikan kegiatan Tunda Bayar (TB) tahun anggaran 2019 adalah meminta kepastian kepada Pemerintah Pusat agar secepatnya menyelesaikan pembayaran yang sedang marak diperbincangkan di Negeri Seribu Parit.
Hal ini merupakan salah satu langkah agar struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Inhil sesuai dengan yang sudah direncanakan.
Menurut Ketua DPRD Inhil, H Feriyandi, DPRD Inhil bersama Pemerintah Daerah sedang melaksanakan konsultasi di Pusat (Kementerian Keuangan) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
"Dari DPRD Inhil kita utus Wakil Ketua Pak Edi Gunawan untuk konsultasi ke pusat," sebut Feriyandi, usai Rapat Paripurna ke 2 masa persidangan 1 tahun 2020 di Gedung DPRD Inhil, Senin (20/1/2020).
Konsultasi tersebut dikatakan Feriyandi untuk membicarakan tentang tata cara pembayaran tunda bayar.
"Apakah nanti tunda bayar ini boleh dengan hanya dengan tumpuan penjabaran APBD atau melalui APBD Perubahan, nanti kita tunggu hasil dari konsultasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama DPRD Inhil," pungkasnya.
Dikatakan Feriyandi, kekurangan dana transfer sebanyak 99 Miliar dari Pusat menyebabkan terjadinya Tunda Bayar (TB) tahun 2019 di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
"Kekurangan transfer dari pusat tahun 2019 tentunya sangat berpengaruh terhadap pembayaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) kita," ungkapnya.
.png)

Berita Lainnya
Empat Partai Minta APBD Perubahan Inhil Diperhitungkan Secara Cermat
Pemda Riau Diminta Tak Lengah Karhutla di Tengah Corona
Demi Pembangunan Inhil, Abdul Wahid Siap Jadi 'Pesuruh'
32 Desa di Inhil Usulkan Pemekaran, Mu'ammar : Belum Ada Tindaklanjut Pemda
Fraksi PKB Inhil Minta Pemda Beri Perhatian Khusus Ponpes Jelang Penerapan 'New Normal'
Hanya Sebagian Pegawai DPRD Riau Masuk Kantor, Selebihnya WFH
Tanggap Darurat, Pansus BPBD Berkoordinasi ke Pusat untuk Susun Draft Ranperda
Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Bupati Inhil HM Wardan Serahkan LKPJ Tahun 2022
Wakil Ketua DPRD Riau Hadiri Pembukaan Kegiatan Peningkatan Kompetensi UKM Pengelola Mie
Komisi IV DPRD Inhil Pertanyakan Lambatnya Ijazah Kelulusan Diterbitkan
DPRD Riau Desak Disdik Bertindak Cepat Soal Sekolah Terlambat Ikut SNBP
Pansus BPBD Pertajam Pembahasan Ranperda pada Rapat Perdana