TEMBILAHAN, INDOVIZKA.COM- Dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2025-2045, Fraksi dari Partai PKB menilai arah kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat kurang pada beberapa sektor. 

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PKB Inhil, Padli pada saat Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi PKB di ruang sidang pembahasan RPJPD tahun 2025 - 2045, Senin (24/6/2024), di Kantor DPRD Inhil. 

Ia mempertanyakan RPJPD Kabupaten Inhil adalah: "Indragiri Hilir Berdaya Saing, Inovatif, Sejahtera, dan Berkelanjutan" Apakah visi tersebut sudah tepat sesuai dengan kondisi Kabupaten Indragiri Hilir, bisa kah Visi dimaksud diganti dengan yang lain.

"Dari data BPS Inhil, distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, bahwa selama 5  tahun terakhir perekonomian Kabupaten Inhil didominasi oleh sektor usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, tercatat di tahun 2023 ini sebesar 46, 67 persen, tapi sayangnya arah kebijakan kurang berpihak kepada sektor dimaksud, kepada Pemerintah daerah agar hal ini jadi Perhatian," ungkap Padli. 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

Dokumen ini disusun dengan metode partisipatif yaitu memerlukan partisipasi dari masyarakat untuk merumuskan hal-hal tersebut, sehingga nantinya dapat tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Pernyataan dari, 'Inovatif, Berdaya Saing, Inovatif, sejahtera, sudahkah hal ini dilakukan apalagi infrastruktur jalan dari tahun ke tahun, mengalami rusak berat. Tercatat dari 2019 Jalan yang rusak berat sepanjang 167.570 KM, dan tahun 2023 kini meningkat menjadi 327.615 KM, Hal ini tentunya menjadi sebuah catatan perlu dilakukan kebijakan yang tepat, agar hal ini tidak terulang kembali," terangnya. 

Ia menjelaskan, luasnya Kabupaten Inhil hingga mengakibatkan sulit nya dalam membangun, butuh biaya yang tidak sedikit, untuk itu diperlukan pemekaran wilayah di Kabupaten Inhil 

"Kabupaten Inhil Utara dan Kabupaten Inhil Selatan adalah salah satu solusi untuk menjawab persoalan pembangunan dimaksud," pungkasnya. 

Sementara itu Pj Bupati Inhil, Herman dalam pidatonya menyebut RPJPD Kabupaten Inhil dari hasil evaluasi pelaksanaannya rata-rata capaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Inhil  adalah 79,27 persen, masuk ke dalam kategori tinggi atau baik.

"Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) pada tahun 2010 mencapai 61,98 dan tahun 2023 mencapai 69,64, dengan kategori Sedang," sebut Pj Bupati Inhil. 

Sementara pada angka kemiskinan pada tahun 2010 mencapai 9,41 persen dan 2023 mencapai 5,64 persen, artinya terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 3,77 persen rentang waktu 13 tahun terakhir. 

"Angka pengangguran pada tahun 2010 mencapαι 5,41 persen dan tahun 2023 mencapai 1,51%, artinya terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 3,9% pada rentang waktu 13 tahun terakhir," paparnya. 

Laju pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2010 mencapai 7,16 persen dan tahun 2023 sebesar 1,71%. laju pertumbuhan pada rentang waktu mengalami fluktuatif ditambah pada tahun 2019-2021 eκονοmi dunia mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19. 

"Rasio ini atau ketimpangan pendapatan, pada tahun 2023 mencapai 0,279 artinya ketimpangan pendapatan Kabupaten Inhil dalam waktu 13 tahun terakhir relatif stabil. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, pada tahun 2010 mencapai 36,51 juta orang tahun 2023 sudah mencapai 129,26 juta orang," pungkasnya.(Adv)

Sumber : Indovizka.com /  Editor : Fjr