Ade mengatakan, hanya pemerintah pusat yang memiliki kewenangan untuk mengisolasi suatu wilayah, tentu dengan terlebih dahulu mengkaji kemungkinan-kemungkinan akan dampak dari isolasi tersebut.

"Karena yang mempunyai hak prerogatif menutup suatu wilayah dan daerah hanya pemerintah pusat. Kita harus patuh dan taat pada keputusan dari pusat. Kalau presiden instruksikan lockdown tentu sudah ada perhitungannya dengan kekuatan yang ada di masing-masing wilayah. Jadi kita tunggu saja instruksi pusat," ucap Ketua Komisi I DPRD Riau itu.

Ade mengimbau pemerintah daerah agar tidak terburu-buru melakukan isolasi wilayah karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan dari kebijakan tersebut.

"Jangan karena emosi sesaat kita ingin karantina wilayah tapi tidak berpikir dampaknya dari berbagai aspek terutama kehidupan kita sehari-hari, gimana kesiapan sembako, kesiapan warga kita yang bekerja harian. Ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai isolasi wilayah, di dalamnya malah kita kelaparan," ucapnya.

Ade mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah cukup proaktif melawan wabah mematikan itu. Dia meminta agar seluruh pihak mendukung upaya yang dilakukan.

Dia juga berharap agar informasi dan pemberitaan mengarah kepada hal-hal positif mengedukasi masyarakat dan tidak menimbulkan kepanikan.

Sumber : antara /  Editor : san