“Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk hal ini. Kami berharap program ini dapat membantu daya beli para pekerja serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan dan/atau kehilangan mata pencaharian,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet, setkab.go.id, Kamis, 2 April 2020.
Pelaksanaan dan penyesuaian fokus dari Program Kartu Prakerja tersebut dipercepat sebagai salah satu langkah implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Re-focusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, tujuannya untuk memberi perlindungan sosial dan menanggulangi dampak negatif dari wabah Covid-19 terhadap perekonomian nasional.
Airlangga mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Kartu Prakerja kini telah disesuaikan. Tak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda, namun juga mereka yang terkena dampak langsung dari wabah corona.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Komite Cipta Kerja Susiwijono menerangkan, pendataan penerima Kartu Prakerja yang terdampak wabah Covid-19 merupakan upaya lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. “Untuk itu, harapannya dengan kerja sama yang erat antar K/L, prhogram Kartu Prakerja dapat menyasar mereka yang paling membutuhkan,” ujar Susiwijono.
Program Kartu Prakerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020, dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif yang diterima oleh masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000.
“Pekerja formal maupun informal yang terdampak Covid-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi www.prakerja.go.id, mulai minggu kedua April 2020,” ungkap Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Purbasari.
Apabila dirinci, manfaat Program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan, serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk tiga kali survei atau total Rp 150 ribu per peserta. Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak satu kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.**
.png)
Berita Lainnya
Habib Rizieq Shihab Minta Dibebaskan Jika Peristiwa Kerumunan di Seluruh Indonesia Tidak Diproses Hukum
Menko Airlangga: Pemulihan Ekonomi Kian Cepat Jika UMKM Akses KUR
Gempa M 6,2 Guncang Nias Selatan
Desa Wisata Goes to Mandalika, Ajang Pameran Produk Desa Wisata Terpilih
Beredar Nama-mana Komisaris dan Direksi PT SPR dan PIR
Revisi UU ASN Justru Mempersempit Peluang Honorer K2?
Sepanjang Tahun 2021, Polri Tangani 69 Perkara Mafia Tanah dengan 61 Tersangka
Update Korban Corona di Tanah Air: 172 Positif, Meninggal 7 Orang
Sah, KH Yahya Cholil Yaqut Ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU 2021-2026
Kasus Corona di Indonesia yang Tertinggi di ASEAN
Densus 88 Tangkap Seorang Terduga Teroris di Palangka Raya
Polisi Imbau Mahasiswi UNJ Diduga Menjadi Korban Sexting Dosen Melapor