Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Artikel
Kepemimpinan Berbasis Citra Nilai dalam Penanganan Bencana di Tingkat Kecamatan
Fina Andriani,S.STP mahasiswa S2 Program Studi Magister Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning (Unilak), mengangkat isu strategis dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan, khususnya dalam konteks penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah bimbingan Dr. Richa Afriana Munthe, S.E., M.M. dan Dr. Imran Al Ucok Nasution, S.T., M.M., Fina menyoroti pentingnya peran kepemimpinan yang tanggap, bernilai, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat dalam situasi darurat.
Dalam kasus yang diangkat, camat sebagai pimpinan wilayah menunjukkan respons cepat dalam mengidentifikasi skala bencana dan mengambil keputusan strategis berdasarkan penilaian terhadap sumber daya yang tersedia—baik manusia, logistik, maupun anggaran. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana keputusan tersebut tidak hanya berbasis data teknis, tetapi juga mempertimbangkan keselarasan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tujuan pelayanan publik, dan citra kepemimpinan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
Untuk memahami pendekatan ini, Fina Andriani ,S.STPmengacu pada Image Theory atau Teori Citra dalam pengambilan keputusan. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin tidak hanya membuat keputusan berdasarkan rasionalitas instrumental, tetapi juga berdasarkan kesesuaian antara alternatif tindakan dengan citra nilai, tujuan, dan rencana yang mereka pegang. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini berarti bahwa keputusan yang efektif adalah keputusan yang mencerminkan integritas moral, empati sosial, dan komitmen terhadap kepentingan publik.
Sebagai solusi profesional, Fina Andriani ,S.STP mengusulkan beberapa langkah penguatan: (1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan di tingkat kecamatan melalui pelatihan pengambilan keputusan berbasis nilai dan etika publik. (2) Menyusun protokol penanganan bencana yang tidak hanya teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis masyarakat terdampak. (3) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi penanganan bencana untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. (4) Mengintegrasikan nilai-nilai pelayanan publik ke dalam sistem penilaian kinerja pimpinan wilayah agar kepemimpinan berbasis citra nilai menjadi budaya, bukan sekadar respons sesaat.
Pendapat profesional Fina Andriani S. STP ini mendapatkan tanggapan dari Dr. Chandra Bagus, S.T., M.M., seorang praktisi manajemen dan engineering. Menurutnya, Image Theory termasuk dalam kategori Middle-Range Theory karena menawarkan kerangka yang spesifik namun sangat aplikatif dalam konteks kepemimpinan publik. Teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana pemimpin daerah dapat mengambil keputusan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial dan moral.
Sebagai penguatan solusi, Dr. Chandra Bagus mengusulkan pembentukan Forum Kepemimpinan Responsif Kecamatan, yaitu wadah kolaboratif antar camat, tokoh masyarakat, dan instansi teknis untuk berbagi praktik baik, menyusun skenario respons bencana, dan memperkuat kapasitas kepemimpinan berbasis nilai. Forum ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama yang memperkuat ketangguhan wilayah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal."
.png)

Berita Lainnya
Pemkab Inhil Dinilai Tidak Serius Tangani Covid-19
Baru Tiba di Pekanbaru, Nenek 58 Tahun Meninggal Dunia di Dalam Bus
Persiapan Inhil Sebagai Tuan Rumah HPN 2023, PWI dan Diskominfo PS Gelar Rapat bersama
Ada Penangkal Melilit Dipinggang, Mayat di Pinggir Jalan Ternyata Siswi SMP Bernas yang Dinyatakan Hilang
Tidak Pakai Masker, 9 Warga Inhil Kembali Didenda Rp100 Ribu, 2 Orang Dihukum Kerja Sosial
Bupati Bengkalis Terima Dua Penghargaan dari Kemenkeu RI
Pemprov Riau Anggarkan Bantuan RLH Rp 54 Miliar di 2023
Pasca Kebakaran, PLN Tembilahan Gerak Cepat Perbaiki Aliran Listri Desa Panglima Raja
Screenshot Mau Razia Siswa Berkeliaran Beredar, Rasidah Alfedri: Itu Hoax
Diskes Pekanbaru : Tidak Ada Warga Positif Rabies
PPKM Mikro Diperpanjang Hingga 14 Juni 2021
Sempat Kewalahan, DLHK Pekanbaru Kerahkan 34 Armada Pengangkut Sampah