JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas pendidikan nasional. Program yang menyasar pemenuhan gizi siswa ini tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan anak, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan bahwa program MBG tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan sebagaimana yang sempat menjadi perdebatan di publik. Menurutnya, pemerintah justru tetap menjaga bahkan memperkuat komitmen terhadap pembiayaan sektor pendidikan.

“Program MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Justru dengan adanya MBG, tujuan pendidikan nasional kita akan semakin kuat,” ujar Hadrian.

Ia menjelaskan bahwa berbagai rapat koordinasi antara Komisi X DPR RI dengan kementerian terkait menunjukkan bahwa program MBG memiliki mekanisme pendanaan tersendiri. Dengan demikian, program tersebut tidak memotong anggaran pendidikan yang telah dialokasikan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hadrian menambahkan bahwa pemerintah bahkan menambah alokasi anggaran pendidikan melalui skema tambahan anggaran yang difokuskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mutu pembelajaran, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Langkah ini menunjukkan bahwa program MBG berjalan seiring dengan agenda besar peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Program MBG dipandang sebagai kebijakan yang memiliki efek ganda. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak usia sekolah, program ini juga berpotensi meningkatkan konsentrasi belajar siswa dan menekan angka putus sekolah. Asupan makanan bergizi secara rutin dinilai mampu mendukung perkembangan fisik dan kognitif peserta didik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap proses belajar di sekolah.

Lebih jauh, Hadrian menilai bahwa keberadaan MBG merupakan bagian dari investasi negara dalam pembangunan generasi masa depan. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pengajar, tetapi juga oleh kondisi kesehatan dan gizi peserta didik. Anak yang sehat dan mendapatkan nutrisi yang cukup cenderung memiliki daya serap belajar yang lebih baik.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada siswa benar-benar memenuhi standar gizi yang dibutuhkan. Selain itu, pengawasan yang ketat juga diperlukan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang baik, MBG dapat menjadi investasi strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional,” kata Hadrian.

Program MBG pada akhirnya tidak hanya dipandang sebagai program bantuan pangan bagi siswa, melainkan sebagai kebijakan strategis yang memperkuat fondasi pendidikan nasional. Melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sekolah, pemerintah berupaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Program MBG menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui pendekatan yang lebih komprehensif, yakni dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, kesejahteraan, dan pembelajaran dalam satu kebijakan pembangunan sumber daya manusia. Dukungan berbagai pihak, termasuk parlemen, diharapkan dapat memastikan program ini berjalan optimal demi mewujudkan pendidikan nasional yang semakin berkualitas. ***