PELALAWAN,INDOVIZKA.COM-Kabar kurang sedap datang dari arah keuangan daerah Kabupaten Pelalawan. Kemampuan fiskal daerah pada 2027 diproyeksikan menyusut cukup tajam. Pendapatan daerah diperkirakan hanya Rp1,383 triliun, turun sekitar Rp266,3 miliar atau 16,14 persen dibandingkan target pendapatan 2026.

Penurunan ini menjadi sinyal bahwa ruang gerak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan untuk membiayai pembangunan tahun depan bakal semakin terbatas.

Proyeksi tersebut disampaikan Wakil Bupati Pelalawan H Husni Tamrin saat menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 kepada DPRD Pelalawan dalam rapat paripurna, Selasa (1/9/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Pelalawan Tengku Azri Wardi didampingi Ketua DPRD Syafrizal. Hadir pula Sekretaris Daerah Pelalawan Tengku Zulfan bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam pidatonya, Husni menyampaikan pendapatan daerah 2027 diestimasi sebesar Rp1.383.967.202.622. Angka ini turun dari target pendapatan daerah 2026 sebesar Rp1.650.335.781.906.

Selisihnya mencapai Rp266.368.579.284.

"Penurunan sekitar 16,14 persen, yakni sebesar Rp266.368.579.284," kata Husni.

Penurunan pendapatan tersebut secara langsung membuat Pemkab Pelalawan harus lebih ketat dalam menyusun prioritas belanja. Anggaran yang tersedia harus dibagi untuk kebutuhan operasional pemerintahan, pelayanan masyarakat dan program pembangunan.

Konsekuensinya, belanja pembangunan fisik diperkirakan tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Husni bahkan mengakui dengan kapasitas keuangan yang ada, tidak banyak pembangunan fisik yang dapat diakomodir dalam rancangan anggaran 2027.

"Belanja pembangunan fisik tidak banyak yang bisa diakomodir," ujarnya.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pelalawan. Sebab, kebutuhan pembangunan infrastruktur masih cukup besar, mulai dari peningkatan kualitas jalan, drainase, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan hingga infrastruktur dasar masyarakat.

Dengan ruang fiskal yang menyempit, pemerintah daerah dituntut semakin selektif menentukan proyek mana yang benar-benar menjadi prioritas.

Meski demikian, angka Rp1,383 triliun tersebut belum menjadi angka final. Pemkab Pelalawan masih menunggu kepastian alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat serta Bantuan Keuangan (Bankeu) khusus dari Pemerintah Provinsi Riau.

Kedua sumber pendanaan tersebut belum dimasukkan dalam rancangan KUA-PPAS 2027.

Pemkab berharap DAK dan Bankeu nantinya dapat menjadi penyelamat sejumlah program pembangunan fisik yang belum mampu ditampung melalui kemampuan keuangan daerah.

"Kita berharap pembangunan fisik dapat didukung dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi," kata Husni.

Namun, pemerintah juga menghadapi persoalan lain. Berdasarkan proyeksi realisasi APBD 2026, Pemkab Pelalawan diperkirakan tidak memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan tahun 2027.

Artinya, ruang fiskal daerah benar-benar harus dikelola secara hati-hati.

Dokumen KUA-PPAS 2027 selanjutnya akan dibahas DPRD Pelalawan melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua DPRD Pelalawan Syafrizal SE mengatakan pembahasan akan dilakukan secara mendalam untuk melihat postur anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

"Kita sudah jadwalkan pembahasan antara Banggar dengan TAPD terkait KUA-PPAS tahun 2027 ini," kata Syafrizal.

Pembahasan Banggar dan TAPD menjadi tahap penting untuk menentukan arah kebijakan anggaran Pelalawan 2027.

Dengan pendapatan yang diproyeksikan turun Rp266,3 miliar, DPRD akan dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan sebanyak mungkin program pembangunan atau melakukan penajaman prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, kepastian besaran DAK dan Bankeu menjadi salah satu faktor yang akan menentukan seberapa besar ruang pembangunan Pelalawan pada 2027.

 Editor : Rapi