Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Abdul Wahid Minta PLN Tidak Hanya Pikirkan Skema Untung Rugi
PEKANBARU- Sebagai Perusahaan yang dipercayakan Negara untuk melayani pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, seharusnya PLN memahami kondisi masyarakat selama wabah covid-19 ini terjadi.
Banyak yang mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Lonjakan kenaikan tagihan listrik justru memperparah kondisi psikologi masyarakat yang mengalami penurunan secara ekonomi di tengah wabah yang masih saja berlangsung.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VII asal Riau H. Abdul Wahid saat menjadi narasumber bersama Menejer PLN Area Pekanbaru Himawan Susanto di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1, Senin (8/6/2020).
- Dorong UMKM Tumbuh, Abdul Wahid Dengarkan Aspirasi Forum Pedagang Wisata Kuliner
- Jelang Gelar Expo UMKM, HIPMI dan YMI Audiensi Bersama PJ Bupati Inhil
- Daftar Barang Untuk Seserahan Pernikahan
- Kamu Wajib Tahu! Ini Keunggulan dan Kekurangannya Kompor listrik
- Rekomendasi Mesin Nespresso Untuk Membuat Kopi
"PLN ini perushaan yang skemanya untung rugi, tetapi sebagai perusahaan negara PLN juga harus mendahukukan pelayanan, terlebih saat wabah covid-19 memberikan dampak buruk bagi keadaan ekonomi masyarakat" terang Wahid
Sebelumnya, Himawan Susanto Menejer Area Pekanbaru menjelaskan, selama Covid-19 ini, tagihan di bulan April dan Mei tidak dilakukan pembacaan langsung di meteran, kebijakannya mengambil jumlah rata-rata dari tagihan Januari-Maret, lalu pada tagihan Juni petugas lapangan langsung membaca meteran, ternyata ada kelebihan daya yang dipakai dari perkiraan rata-rata itu. Sebab itulah tagihan Juni menjadi besar," terang Himawan
Menanggapi itu, Abdul Wahid menduga ada terjadi mis menejemen, sebab ada banyak pengaduan dari masyarakat tagihan mereka 3 kali lipat dari biasanya.
"Ada banyak sekali pengaduan, kalau peridiksi rata-rata itu naik 20-30% itu masih logis, sebab banyak bekerja di rumah, tapi ada yang mengadu biasa tagihan 1 juta, ini naik 3 juta, PLN harus cak betuk soal ini, saya menduga ada yang salah ini," terang Wahid Ketua DPW PKB Riau ini.
Wahid juga mengatakan akan mendiskusikan dengat Dirut PLN di Komisi VII
" Saya dan teman-teman Komisi VII akan mendiskusikan ini, mencari solusi dengan Dirut PLN nanti, termasuk meminta PLN memberikan pelayanan semacam diskon atau skema pengurangan tarif dan sebagainyalah, agar dapat mengobati beban masyarakat yang berat ini," tutup Wahid.
.png)

Berita Lainnya
Dampak Corona di Riau: Ribuan Pekerja Dirumahkan, 339 Kena PHK
Angkasa Pura I Target Kerugian di 2022 Bisa Ditekan Jadi Rp601 Miliar
Perda Sudah Disahkan, Gubri Undang Wakil Presiden Resmikan BRK Syari'ah
100 Ton Lidi Sawit Riau Terbang ke India dan Pakistan Setiap Bulan
Berburu Minyak Goreng dan Telur, Emak-emak Serbu Pasar Murah Disperindag
DPMPTSP Pekanbaru Targetkan Investasi 2023 5 Triliun
Mengenal Lebih Dekat Ikan Dewa, Harganya Jutaan dan Selalu Diburu Jelang Imlek
Sambut Idul Fitri, Gubri Resmi Launching Operasi Pasar
Harga Cabai di Pasar Selodang Tembilahan Mencapai Rp. 120.000 perkilo
Wamendag Minta Warga Laporkan Penjual Minyak Goreng di Atas Rp14 Ribu per Liter
Harga Ayam Potong di Tembilahan Naik Rp 40.000/Kg
Pembelian Bahan Pangan di Inhil Dibatasi, Berikut Penjelasannya