Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Abdul Wahid Minta PLN Tidak Hanya Pikirkan Skema Untung Rugi
PEKANBARU- Sebagai Perusahaan yang dipercayakan Negara untuk melayani pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, seharusnya PLN memahami kondisi masyarakat selama wabah covid-19 ini terjadi.
Banyak yang mengalami kesulitan, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Lonjakan kenaikan tagihan listrik justru memperparah kondisi psikologi masyarakat yang mengalami penurunan secara ekonomi di tengah wabah yang masih saja berlangsung.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPR RI Komisi VII asal Riau H. Abdul Wahid saat menjadi narasumber bersama Menejer PLN Area Pekanbaru Himawan Susanto di Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1, Senin (8/6/2020).
- Dorong UMKM Tumbuh, Abdul Wahid Dengarkan Aspirasi Forum Pedagang Wisata Kuliner
- Jelang Gelar Expo UMKM, HIPMI dan YMI Audiensi Bersama PJ Bupati Inhil
- Daftar Barang Untuk Seserahan Pernikahan
- Kamu Wajib Tahu! Ini Keunggulan dan Kekurangannya Kompor listrik
- Rekomendasi Mesin Nespresso Untuk Membuat Kopi
"PLN ini perushaan yang skemanya untung rugi, tetapi sebagai perusahaan negara PLN juga harus mendahukukan pelayanan, terlebih saat wabah covid-19 memberikan dampak buruk bagi keadaan ekonomi masyarakat" terang Wahid
Sebelumnya, Himawan Susanto Menejer Area Pekanbaru menjelaskan, selama Covid-19 ini, tagihan di bulan April dan Mei tidak dilakukan pembacaan langsung di meteran, kebijakannya mengambil jumlah rata-rata dari tagihan Januari-Maret, lalu pada tagihan Juni petugas lapangan langsung membaca meteran, ternyata ada kelebihan daya yang dipakai dari perkiraan rata-rata itu. Sebab itulah tagihan Juni menjadi besar," terang Himawan
Menanggapi itu, Abdul Wahid menduga ada terjadi mis menejemen, sebab ada banyak pengaduan dari masyarakat tagihan mereka 3 kali lipat dari biasanya.
"Ada banyak sekali pengaduan, kalau peridiksi rata-rata itu naik 20-30% itu masih logis, sebab banyak bekerja di rumah, tapi ada yang mengadu biasa tagihan 1 juta, ini naik 3 juta, PLN harus cak betuk soal ini, saya menduga ada yang salah ini," terang Wahid Ketua DPW PKB Riau ini.
Wahid juga mengatakan akan mendiskusikan dengat Dirut PLN di Komisi VII
" Saya dan teman-teman Komisi VII akan mendiskusikan ini, mencari solusi dengan Dirut PLN nanti, termasuk meminta PLN memberikan pelayanan semacam diskon atau skema pengurangan tarif dan sebagainyalah, agar dapat mengobati beban masyarakat yang berat ini," tutup Wahid.
.png)

Berita Lainnya
Harga BBM Resmi Naik, Puluhan Pengendara Serbu SPBU Sungai Beringin
Waduh, Harga Sawit di Riau Turun Lagi jadi Rp2.571,31 per Kg Pekan Ini
BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Capai 5,5 Persen di 2022
Rupiah Hari Ini Diprediksi Bisa Menguat Capai Rp 15.500
Berburu Minyak Goreng dan Telur, Emak-emak Serbu Pasar Murah Disperindag
BPS Inhil Rilis Data Inflasi Terbaru Kabupaten Indragiri Hilir Oktober 2024
Total Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Bodong Tembus Rp117 Triliun
BPS Catat Riau Alami Inflasi 0,54 Persen
Aneka Pengalaman First Time Traveling yang Tak Terlupakan
Disubsidi Negara, Harga Minyak Goreng Rp 14.000 per Liter untuk 6 Bulan ke Depan
Gerak Cepat, Tekan Inflasi Pemprov Riau Distribusikan 1 Ton Cabe Merah
Mix and Match Makin Mudah dengan 10 Jilbab Segi Empat Ini