INDOVIZKA COM - Komunitas Peduli BPJS Kesehatan meminta pemerintah menunda kenaikan iuran BPJS Kesehatan sampai ada keputusan hukum tetap dari Mahkamah Agung atas gugatan uji materi Peraturan Presiden Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Sementara itu, pemerintah diminta dan menjalankan rekomendasi KPK untuk mengatasi masalah defisit. Juru Bicara Komunitas Peduli BPJS Kesehatan Johan Imanuel mengatakan, hal tersebut merupakan salah satu bentuk pemberian kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Diharapkan adanya tindak lanjut surat perihal: rekomendasi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanggal 30 Maret 2020 ataupun menindaklanjuti temuan dugaan kerugian negara akibat fraud atau kecurangan klaim dalam pelaksanaan Program JKN," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2020).
Johan menuturkan, Perpres No 64/2020 yang ditetapkan tanggal 5 Mei 2020 membuat iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) meningkat cukup signifikan.
Untuk dapat mengakses layanan kelas satu peserta mandiri harus membayaran iuran dari semula Rp80 ribu menjadi Rp150 ribu dan kelas 2 dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sedangkan untuk layanan kelas 3 naik menjadi Rp35 ribu pada 2021.
"Kami terus terang Komunitas Peduli BPJS Kesehatan memiliki asa bahwa negara harus hadir dalam memberikan kepastian hukum terhadap iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PBPU dan BP," tutur Johan.
Karena itu, komunitas Peduli BPJS Kesehatan juga meminta Mahkamah Agung memprioritaskan proses penuntasan uji materi yang diajukan beberapa warga dan Komunitas terhadap Perpres No 64/2020. Terutama untuk membatalkan Pasal 34 terkait Iuran BPJS Kesehatan.
Ia berharap Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan prioritas dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap perkara-perkara terkait pengujian Perpres Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan karena publik sangat menanti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum berdasarkan Putusan MA tersebut.
Sementara bagi pemohon dan termohon dalam proses uji materiil Perpres No64/2020 tersebut diharapkan bisa menerima dengan baik Putusan MA nantinya.
"Diharapkan apapun Putusan MA bagi Para Pemohon dan Termohon wajib melaksanakan Putusan dengan bijak," pungkas Johan.
.png)
Berita Lainnya
Kenapa Setelah Olahraga Perut Terasa Mual? Sains Jelaskan
Ini Penjelasan WHO Soal Hepatitis Akut Misterius
Prevelensi Stunting di Kelurahan Concong Luar Catat 5 Kasus Periode 2022-2024
7 Tips Menjaga Kesehatan Mata
Cegah Stunting, Berikut Alasan Orangtua Wajib Pantau Kesehatan Anak ke Faskes
Target Crash Program Polio di Kota Pekanbaru Masih Dibawah Target
Kasus Stunting di Kecamatan GAS Terus Menurun Sejak 3 Tahun Terakhir
Tahun 2024 Desa Batang Tumu Alami Penurunan Prevelensi Stunting
Dua Warga Riau Positif Terpapar Covid-19
Hingga 2024, Kasus Stunting di Kecamatan Sungai Batang Terus Meningkat
Tingkat Kesembuhan Pasien Corona Riau Nomor 2 di Indonesia, Gubri Apresiasi Tim Medis
7.992 ODP di Riau Selesai Pemantauan