Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Kakorlantas Tegaskan Samsat Berbasis Digital Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
JAKARTA (INDOVIZKA) - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlintas) Polri, Irjen Firman Shantyabudi menyebut pelayanan Samsat berbasis digital memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, layanan tersebut memerlukan dukungan masyarakat.
"Jadi sistem pembayaran menggunakan digital kan sekarang sudah jadi bagian kita sehari-hari. Jadi, bagaimana bisa berjalan baik, cepat dan masyarakat juga lebih mudah, lebih simpel," ujar Firman seusai acara Rakornas Pembina Samsat di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (9/12).
Kendati begitu, Firman mengatakan layanan tersebut memerlukan dukungan masyarakat. Dia berharap masyarakat tertib administrasi terkait kepemilikan surat-surat ranmor.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Tetapi aplikasi ini perlu dukungan yang sangat mendasar, yaitu tertibnya data ranmor dan data pengemudi, ini yang tadi kami sampaikan," ucapnya.
Jenderal bintang dua ini menjelaskan, menerapkan layanan berbasis digital lantaran perkembangan era digital 4.0. Terlebih, masyarakat juga mengharapkan pelayanan pajak rammor berbasis online.
"Karena yang kita hadapi adalah kebutuhan masyarakat yang semakin naik. Karena nanti ke depan itu masyarakat menginginkan hal yang paling mudah, saya ambil hal yang paling gampang saja," kata Firman.
Lebih lanjut, Firman mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan dua instansi lainnya. Kedua instansi tersebut adalah Jasa Raharja dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Jadi pelayanan ini yang kita bangun bersama stakeholder yang ada. Tapi tentunya perlu kesiapan semua, perlu satu visi," tutur dia.
.png)

Berita Lainnya
Aturan Penegak Hukum Harus Dapat Izin Presiden Jika Periksa Anggota DPR
Tol Pekanbaru-Padang Lewati Terowongan 14 Km di Limapuluh Kota
Ratusan CPNS 2021 Mengundurkan Diri, Ini Kata BKN
Genjot Vaksinasi Massal, Presiden Minta Kepala Daerah Tidak Stok Vaksin
1 Februari 2020 WhatsApp Tak Bisa Lagi Dipakai di HP Android
Subsidi Listrik Bagi 15,2 Juta Pelanggan PLN Akan Dicabut
1.238 Personel Polda Riau Menerima Kenaikan Pangkat
PLN Beberkan Penyebab Tagihan Listrik Bengkak Lagi
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Minta Belajar Tatap Muka Dikaji Ulang
Golkar Desak Terbitkan PP Perlindungan WNI yang Jadi ABK
BIN Buka Lowongan Tim Penanganan Corona, yang Lolos Bisa Jadi PNS!
Caketum PB HMI Bobby Irtanto: Indonesia Harus Kembali pada Identitasnya Negara Agraris