"Makanya, kita (Komisi III, red) meminta kepada OPD agar segera menyiapkan administrasi kegiatan Tunda Bayar tahun 2019. Sehingga seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi belum dibayarkan segera diaudit," kata Iwan Taruna.

Dikatakan Iwan, ketika sudah diinventarisir dan seluruh administrasi kegiatan tunda bayar sudah selesai, maka kita minta pemerintah daerah untuk segera diajukan untuk proses audit oleh BPK ataupun Inspektorat.

Oleh karenanya,  Iwan menambahkan, RDP ini penting untuk menginventarisir kegiatan instansi terkait yang menjadi kegiatan tunda bayar tahun 2019 ini.

 "Hasil dari RPD ini nanti akan kita tuangkan dalam risalah untuk dilaporkan ke Pimpinan DPRD," ujar Iwan, politisi muda dari PKB Inhil ini.

Selain itu, tambah Iwan, Komisi III meminta kepada Pimpinan DPRD Inhil untuk mengagendakan Rapat Banggar khusus membahas kegiatan tunda bayar ini.

"Apalagi kita dapat kabar bahwa beberapa Asosiasi Jasa Kontruksi sudah melayangkan surat ke DPRD untuk mempertanyakan nasib uang mereka yang menjadi Tunda Bayar. Makanya kami juga meminta pimpinan untuk segera merespon surat tersebut," pintanya.(san)

Sumber : Indovizka.com /  Editor : San