Ketua Komisi II DPRD Kota Dumai menayakan perihal tentang perizinan usaha galian c yang menimbulkan polekmik di Kota Dumai. "Kami ingin menanyakan mengenai tindak lanjut masalah penghentian persoalan galian c yang melumpuhkan perekonomian, pembangunan, dan menimbulkan pengangguran.

Kami ingin konsultasi karena tidak ada solusi yang kami berikan kepada masyarakat. Kami khawatir akan menimbulkan gejolak. Jika tidak ada solusi, maka Danru akan melakukan demonstrasi besar-besaran yang akan kami arahkan ke Provinsi karena ini merupakan wewenang dari Provinsi" terang Gusri Effendi.

Mawardi selaku Pimpinan DPRD Kota Dumai juga menambahkan agar DPRD Riau bisa membantu memfasilitasi terkait persoalan ini. "Kami berharap agar DPRD Provinsi Riau bisa membantu memfasilitasi dan Dinas ESDM bisa membantu juga. Sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena persoalan ini sangat penting untuk diberikan solusinya". pintanya.

Anggota Komisi IV DPRD Riau, Abdul kasim memahami bahwa ini merupakan masalah yang juga dialami oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. "Ini bukan persoalan daerah saja, tetapi persoalan diseluruh Indonesia juga. Saat ini kita harus memikirkan bagaimana cara dan solusi percepatan jalannya APBD 2020 ini". kata legislatif asal Partai PKS ini.

Anton Suprojo selaku Staf Seksi Pengolahan Data ESDM menanggapi hal tersebut sejak tanggal 11 juni 2020 terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 sudah ada 12 pemohon yang masih diproses. (Adv)