JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Komisi Bidang Kesehatan mengkritik sikap dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito yang belakangan ini terkesan 'alergi' dan tidak mau berbicara transparan terkait vaksin Nusantara.

Pantauan INDOVIZKA.COM, saat rapat kerja Komisi IX DPR bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Riset dan Teknologi RI / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat, Makanan (Badan POM), Penny Kusumastuti Lukito dan dr.Terawan Agus Putranto, Rabu (10/3/2021).

Kritikan itu bermula saat Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito diminta memberikan penjabaran atas dokumen proses penelitian hingga uji klinis

vaksin Nusantara yang selama ini diawasi BPOM.

Dalam penjabarannya, Anggota Komisi IX DPR Dewi Asmara tiba-tiba memotong dengan mempertanyakan sikap dari pernyataan Penny Kusumastuti Lukito dinilai terkesan 'alergi' dan tidak mau mejabarkan secara transparan atas dokumen vaksin Nusantara yang diprakarsai oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto itu.

“Mengapa semua sekarang seperti alergi tidak mau membicarakan,” kata Dewi Asmara saat memotong pembicaraan dari Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito, Rabu (10/1/2021).

Menurut Dewi Asmara, BPOM selaku pengawas atas proses penelitian hingga uji klinis vaksin Nusantara harus membuka semua surat keputusan mulai dari Kementerian terkait, BPOM hingga Badan Kesehatan Dunia atau WHO untuk memperjelas masalah ketidaksesuaian data penelitian.

“Saya minta perizinan awal dibagikan ke anggota, mulai dari SK Menteri, kemudian BPOM, kemudian WHO jadi kita jelas, karena ini bukan suatu penelitian yang abal-abal, karena ini ada izinnya,” pintanya.

Politisi Partai Golkar ini pun meminta pihak BPOM untuk tidak menutup data, terkait proses penelitian vaksin Nusantara agar publik bisa mengetahui kejelasan dari proses tahapan penelitian vaksin Nusantara.

“Kalau awalnya ini berizin, makannya cepat dibagikan ke anggota izinnya supaya kita jelas, mana yang benar persyaratannya apa, mana kurang dan mau dilengkapi ya kita lengkapi,” ucapnya.

Dewi Asmara pun menyarankan agar tidak ada diskriminatif pada vaksin yang merupakan hasil kerja anak bangsa. “Jangan seolah-olah kita jadi diskriminatif bahwa ini sesuatu yang abal abal, gak benar dan sebagainya,” tutupnya.***

Sumber :