JAKARTA (INDOVIZKA) - Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito mengatakan, kondisi pandemi yang membatasi pergerakan manusia telah memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan layanan digital. Untuk itu, pengembangan learning system menjadi suatu sarana baru bagi pelaksanaan edukasi secara digital.
"OJK mempunyai strategi pelaksanaan edukasi sebagai bauran antara kegiatan offline dan online untuk mengatasi tantangan demokrasi demografis dan geografis yang dihadapi oleh Indonesia," kata Sarjito dalam peluncuran infrastruktur Literasi Keuangan, secara virtual, Senin (20/12).
Sebagai inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman konsumen dan masyarakat terkait literasi keuangan, serta mempermudah mereka dalam mengakses informasi literasi keuangan OJK mengembangkan Learning Management System (LMS).
"Hal ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi literasi dan edukasi keuangan. Learning management system edukasi keuangan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai tahapan telah dilalui diawali dengan penyusunan enquirment dilanjutkan dengan program aplikasi pelaksanaan sistem integration, dan testing," ujarnya.
Selain kesiapan infrastruktur, OJK juga berusaha agar LMS edukasi keuangan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, OJK akan melaksanakan kegiatan training of the trainers guna memberikan multiplier effect yang lebih luas dengan harapan agar peserta dapat mengajarkan dan meneruskan kembali informasi yang didapatkan dari kegiatan training of the trainer tersebut.
"LMS tersebut berisi materi edukasi keuangan dari tingkat basic (dasar), Intermediate (menengah), sampai tingkat advance (ahli). Untuk tahap pertama, Learning management System dilengkapi dengan 10 modul level basic," ujar Sarjito.
Selanjutnya, pada tahun 2022, OJK akan mengembangkan kurikulum level menengah bagi sektor jasa keuangan syariah termasuk modul untuk segmen UMKM.
[Ikuti Indovizka.com Melalui Sosial Media]
.png)
Berita Lainnya
Tekan Kabar Hoax, Bawaslu,KPU,KPI dan Dewan Pers Bentuk Gugus Tugas Penyiaran Berita
Pemerintah Tambah Kuota UMKM Penerima Banpres
Berikut 5 Penyebab Insentif Prakerja Belum Cair Bahkan Gagal
Caketum PB HMI Bobby Irtanto: Indonesia Harus Kembali pada Identitasnya Negara Agraris
Bertemu Menteri Ida Fauziah, Abdul Wahid dan Gubri Bahas Program Ketenagakerjaan dan BLK Riau
Bikin Penasaran, Ini Gaji Kades hingga Perangkat Desa Lainnya
8 Komitmen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri Baru
Dihadiri 10 Ketua PWI Provinsi, Zulmansyah Sekedang Deklarasi Calon Ketum PWI Pusat
Kabinet Jokowi Retak? Ini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD
LPSK Anggap Pelapor Kasus Korupsi Dijadikan Tersangka Preseden Buruk
180 Ribu Peserta Prakerja Dicabut, Rp6 T Balik ke Kas Negara
Harga BBM di Riau Lebih Mahal dari Papua, Kok Bisa ya?