Pilihan
NasDem Soroti Banyak Iklan Wajah Doni Monardo: Mau Nyalon?
Jakarta (INDOVIZKA) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono, mempertanyakan anggaran kampanye pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertanyaan itu disampaikan Rudi setelah menyoroti banyak papan iklan di DKI Jakarta yang menampilkan wajah Kepala BNPB Doni Monardo.
Ia pun mempertanyakan, apakah Doni memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu) berikutnya di balik pemasangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 yang masif tersebut.
"Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit mau tanya. Kenapa terlalu banyak di televisi, setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?" kata Rudi dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR, Kepala BNPB, dan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/3/2021).
Rudi kemudian membeberkan beberapa lokasi papan iklan yang menampilkan wajah Doni antara lain di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Berangkat dari hal tersebut, Rudi pun kembali bertanya ke Doni tentang anggaran yang digunakan untuk pemasangan iklan-iklan tersebut.
"Makanya siapa yang bayar Pak? apakah dana iklan itu?" katanya.
Merespons, Doni mengaku tidak tahu tentang foto wajahnya yang terpampang di sejumlah papan iklan kampanye prokes. Ia pun menyatakan bahwa pemasangan iklan kampanye prokes tidak menggunakan anggaran sama sekali.
Bahkan, lanjut Doni, pihaknya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membayar biaya penayangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 di televisi.
"Kalau mereka menayangkan ada foto saya, video saya, karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela. Termasuk di televisi, itu tidak bayar," ucap Doni.
"Tidak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi," imbuhnya.***
.png)

Berita Lainnya
Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Seluruh Indonesia saat Natal & Tahun Baru
Meski Vaksin Sudah Diedarkan, Masyarakat Diminta Tetap Terapkan 3M
Meski Belum Diresmikan, Peserta BPJS Ketenagakerjaan Sudah Bisa Klaim JKP
Harga BBM di Riau Lebih Mahal dari Papua, Kok Bisa ya?
Empat Hari Gelar Operasi Zebra, 225 Knalpot Bising Dicopot Polisi
Banjir Jakarta, Pool Taksi Blue Bird Seperti Kolam Renang
Difitnah Melalui Video Bagi-bagi Uang, Said Abdullah Pilih Maafkan Pelaku Tanpa Tempuh Jalur Hukum
Lebaran Ketiga, Pemudik Terjebak Macet Panjang di Kelok Sembilan
BIN Buka Lowongan Tim Penanganan Corona, yang Lolos Bisa Jadi PNS!
Inna Lillahi Wa Inna Iliaihi Rajiun, Syekh Ali Jaber Meninggal Dunia
Mulai 1 Februari, Harga Rokok Resmi Naik 12,5 Persen, Ini Rinciannya
Hati-hati! Gibah di Dunia Maya Bisa Dijerat UU ITE