Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
NasDem Soroti Banyak Iklan Wajah Doni Monardo: Mau Nyalon?
Jakarta (INDOVIZKA) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono, mempertanyakan anggaran kampanye pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertanyaan itu disampaikan Rudi setelah menyoroti banyak papan iklan di DKI Jakarta yang menampilkan wajah Kepala BNPB Doni Monardo.
Ia pun mempertanyakan, apakah Doni memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu) berikutnya di balik pemasangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 yang masif tersebut.
"Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit mau tanya. Kenapa terlalu banyak di televisi, setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?" kata Rudi dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR, Kepala BNPB, dan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/3/2021).
Rudi kemudian membeberkan beberapa lokasi papan iklan yang menampilkan wajah Doni antara lain di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Berangkat dari hal tersebut, Rudi pun kembali bertanya ke Doni tentang anggaran yang digunakan untuk pemasangan iklan-iklan tersebut.
"Makanya siapa yang bayar Pak? apakah dana iklan itu?" katanya.
Merespons, Doni mengaku tidak tahu tentang foto wajahnya yang terpampang di sejumlah papan iklan kampanye prokes. Ia pun menyatakan bahwa pemasangan iklan kampanye prokes tidak menggunakan anggaran sama sekali.
Bahkan, lanjut Doni, pihaknya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membayar biaya penayangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 di televisi.
"Kalau mereka menayangkan ada foto saya, video saya, karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela. Termasuk di televisi, itu tidak bayar," ucap Doni.
"Tidak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi," imbuhnya.***
.png)

Berita Lainnya
Ratusan Pegawai BKN Diterjunkan
Harga Sawit Anjlok, Anggota DPR RI Abdul Wahid Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Petani
Pegawai non-PNS Keluyuran Keluar Kota Siap-siap Kena Sanksi
Update Kasus Corona di RI: 12.071 Positif, 2.197 Sembuh, 872 Meninggal
Kapan Puncak Kasus Covid-19 di Indonesia? Ini Kata Ahli
Viral 174 Turis Asal China Masuk Sumbar, Berikut Penjelasan Operator Bandara
Ini 9 Daerah yang Tetapkan Status PSBB Setelah Disetujui Menkes
Vaksin Corona Buatan Sinovac Tiba di Indonesia
Kominfo Pertimbangkan Blokir Game Online PUBG dan Free Fire
Jokowi Tunjuk Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI Sebelum ke KTT G20
Imigrasi Pulangkan 32 WNA India
DPR Desak Pemerintah Nyatakan Sikap Menolak Tindakan Diskriminatif di All England