Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
NasDem Soroti Banyak Iklan Wajah Doni Monardo: Mau Nyalon?
Jakarta (INDOVIZKA) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono, mempertanyakan anggaran kampanye pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertanyaan itu disampaikan Rudi setelah menyoroti banyak papan iklan di DKI Jakarta yang menampilkan wajah Kepala BNPB Doni Monardo.
Ia pun mempertanyakan, apakah Doni memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu) berikutnya di balik pemasangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 yang masif tersebut.
"Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit mau tanya. Kenapa terlalu banyak di televisi, setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?" kata Rudi dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR, Kepala BNPB, dan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/3/2021).
Rudi kemudian membeberkan beberapa lokasi papan iklan yang menampilkan wajah Doni antara lain di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Berangkat dari hal tersebut, Rudi pun kembali bertanya ke Doni tentang anggaran yang digunakan untuk pemasangan iklan-iklan tersebut.
"Makanya siapa yang bayar Pak? apakah dana iklan itu?" katanya.
Merespons, Doni mengaku tidak tahu tentang foto wajahnya yang terpampang di sejumlah papan iklan kampanye prokes. Ia pun menyatakan bahwa pemasangan iklan kampanye prokes tidak menggunakan anggaran sama sekali.
Bahkan, lanjut Doni, pihaknya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membayar biaya penayangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 di televisi.
"Kalau mereka menayangkan ada foto saya, video saya, karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela. Termasuk di televisi, itu tidak bayar," ucap Doni.
"Tidak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi," imbuhnya.***
.png)

Berita Lainnya
Kesepakatan Final MenPAN RB dan DPR RI, Tenaga Honorer Diangkat Menjadi PPPK 2024 Tanpa Terkecuali, Asal Bisa Penuhi Syarat Ini
Ketua Komnas HAM Minta Hukuman Mati Koruptor Dihapuskan
UAS Galang Donasi Beli Kapal Selam Pengganti KRI Nanggala
Komdigi Bekukan Sementara Izin TikTok, Terkait Dugaan Monetisasi Ilegal
KPU Tak Bisa Pastikan Honor Penyelenggara Pilkada 2020 Ditambah
Kabinet Jokowi Retak? Ini Penjelasan Menkopolhukam Mahfud MD
Harga BBM di Riau Lebih Mahal dari Papua, Kok Bisa ya?
Anak yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19 Dilindungi Negara
Akhirnya Arab Saudi Resmi Buka Pintu Umrah untuk Indonesia
Stadion Paman Birin Sepi! Sebagian Besar Kontingen Porwanas Boikot Opening Ceremony
Imigran Asal Afghanistan Tewas Gantung Diri di Pekanbaru
Menteri Erick Bentuk Satgas Tanggap Bencana BUMN di 34 Provinsi