Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
NasDem Soroti Banyak Iklan Wajah Doni Monardo: Mau Nyalon?
Jakarta (INDOVIZKA) - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono, mempertanyakan anggaran kampanye pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pertanyaan itu disampaikan Rudi setelah menyoroti banyak papan iklan di DKI Jakarta yang menampilkan wajah Kepala BNPB Doni Monardo.
Ia pun mempertanyakan, apakah Doni memiliki keinginan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (pemilu) berikutnya di balik pemasangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 yang masif tersebut.
"Sedikit Pak Doni, saya ingat anggaran komunikasi publik, sedikit mau tanya. Kenapa terlalu banyak di televisi, setiap jalan itu gambar-gambar Pak Doni itu? Apakah mau nyalon atau apa itu? Apakah itu anggaran komunikasinya dari situ?" kata Rudi dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR, Kepala BNPB, dan Menteri Sosial di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (16/3/2021).
Rudi kemudian membeberkan beberapa lokasi papan iklan yang menampilkan wajah Doni antara lain di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Berangkat dari hal tersebut, Rudi pun kembali bertanya ke Doni tentang anggaran yang digunakan untuk pemasangan iklan-iklan tersebut.
"Makanya siapa yang bayar Pak? apakah dana iklan itu?" katanya.
Merespons, Doni mengaku tidak tahu tentang foto wajahnya yang terpampang di sejumlah papan iklan kampanye prokes. Ia pun menyatakan bahwa pemasangan iklan kampanye prokes tidak menggunakan anggaran sama sekali.
Bahkan, lanjut Doni, pihaknya tidak pernah mengeluarkan uang sama sekali untuk membayar biaya penayangan iklan kampanye pelaksanaan prokes Covid-19 di televisi.
"Kalau mereka menayangkan ada foto saya, video saya, karena kita tidak pernah membayar secara langsung untuk program yang sifatnya itu sukarela. Termasuk di televisi, itu tidak bayar," ucap Doni.
"Tidak ada satu rupiah pun anggaran pemerintah untuk televisi, itu semuanya adalah iklan layanan masyarakat dan saya tidak pernah meminta diri saya untuk ditayangkan di televisi," imbuhnya.***
.png)

Berita Lainnya
Premium Segera Dihapus di 2022, Pertalite Bakal Mengalami Nasib Sama
THR PNS Bisa Cair Mulai Besok, 28 April 2021
Polemik Kelas Jurnalistik Ruangguru di Program Kartu Prakerja
Kebijakan larangan Export CPO, Harga Sawit Anjlok dan Ini Solusi Dari Wahid
Merapi Muntahkan Guguran Lava Pijar 36 Kali dalam 6 Jam
New Normal PNS Berlaku Mulai 5 Juni, Berikut Rinciannya
PKB Dukung Usulan PDI-P Naikkan Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen
KNKT Pastikan Sriwijaya Air SJ-182 Tidak Meledak di Udara
Waspada, Kemenkes Akui Ada Masker Medis Palsu Beredar
Update Korban Corona di Tanah Air: 172 Positif, Meninggal 7 Orang
New Normal PNS Berlaku Mulai 5 Juni, Berikut Rinciannya
Abdul Wahid Minta Badan Informasi Geospasial Percepat Pemetaan Tata Ruang Nasional