Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Tolak Impor Beras, Komisi IV DPR RI: Stok 2021 Masih Cukup
JAKARTA (INDOVIZKA) - DPR melalui Komisi IV yang membidangi masalah pertanian, tegas menolak kebijakan impor beras sebanyak 1,2 juta ton. Karenanya Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo didesak segera mengeluarkan jaminan yang menyatakan bahwa stok beras dalam negeri sepanjang 2021 ini aman, sehingga tidak perlu dilakukan impor.
"Kementan sesuai tupoksinya harus terus meyakinkan pemerintah (Kemendag), bahwa impor beras tidak diperlukan karena stok 2021 masih cukup," ujar Anggota Komisi IV DPR Sutrisno, kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Dijelaskan politisi PDI Perjuangan itu, seluruh anggota dan pimpinan Komisi IV DPR sangat tegas menyatakan sikap penolakan atas wacana impor beras tersebut.
“Komisi IV DPR dalam RDP dengan jajaran Kementan, Dirut Bulog, Dirut RNI dan Direksi BUMN Pangan tanggal 15 Maret 2021 menolak rencana importasi beras satu juta ton,” jelasnya.
Selain itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo juga didesak untuk berunding dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi guna membatalkan rencana kebijakan impor tersebut. Karena menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, jika impor beras terealisasi maka akan berdampak langsung dengan menurunnya harga gabah dalam negeri.
“Berdampak langsung pada turunya harga gabah panen, apalagi bila impor ini benar-benar direalisasikan,” tegasnya.**
.png)

Berita Lainnya
Harga Bahan Pokok Merangkak Naik Jelang Natal dan Tahun Baru, Cek Rinciannya
Meski kewalahan, KPK tetap ladeni praperadilan tersangka korupsi
Gempa Berkekuatan 3,2 Magnitudo Guncang Aceh Singkil
Arteria Dahlan Maafkan Wanita yang Cekcok dengan Ibunya, Proses Hukum Lanjut
Reformasi Antikorupsi Terus Diperkuat, Kritik Barisan Oposisi Dinilai Tidak Berdasar
Kasus Covid-19 Masih Tinggi, DPR Minta Belajar Tatap Muka Dikaji Ulang
MPR RI Tetap Tolak LGBT dan Kumpul Kebo Disahkan Walaupun 22 Negara Eropa Datangi DPR
Terjadi Kerumunan saat Kunjungan Presiden Jokowi di Maumere
KPK Siapkan 4 Isu Prioritas untuk Tahun 2022
Pemerintah Siapkan Modal Jaminan Kehilangan Pekerjaan Rp6 T
Subsidi Listrik Bagi 15,2 Juta Pelanggan PLN Akan Dicabut
Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke KPK