Pilihan
Ini Syarat yang Harus Dipenuhi jika Ingin Ubah Sistem Pemilu ke Proporsional Tertutup
JAKARTA - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati menilai, jaminan adanya proses yang demokratis di internal partai merupakan prasyarat jika ingin mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.
Pernyataan Khairunnisa ini berkaitan dengan rekomendasi Rakernas PDI Perjuangan yang ingin menaikan ambang batas parlemen sebesar 5 persen dan mengubah sistem pemilihan ke proporsional tertutup.
"Ada prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu adanya intraparty democracy. Harus ada jaminan proses demokratisasi di internal partai politik," kata Khairunnisa, dilansir dari kompas.com, Selasa (14/1/2020).
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Proses demokratis yang dimaksud Khairunnisa, yakni partai melakukan perekrutan caleg secara demokratis .
"Proses inilah yang menjadi metode ketika memilih orang-orang yang akan dicalonkan menjadi caleg," ungkapnya.
Jaminan proses demokratis, lanjut Khairunnisa, dalam partai memang perlu diberikan. Hal itu guna mencegah terjadinya oligarki di internal partai politik.
"Kalau tidak ada upaya ini maka yang terjadi hanya akan menguatkan oligarki di internal partai politik," ucapnya.
Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47 resmi ditutup.
Hasil dari Rakernas melahirkan sembilan rekomendasi partai.
"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020).
.png)

Berita Lainnya
Demokrat dan PKB Tolak PPN Sembako, Khawatir Usik Stabilitas
Ancaman Siber dan Spionase Asing Makin Kompleks, Praktisi Dorong Penguatan Regulasi
Abdul Wahid Minta Erick Tohir Evaluasi PT INTI
Kementerian PUPR Butuh Tambahan Rp1,16 T Dukung Presidensi G20 Hingga MotoGP
DPR Tuding KKB Telah Lakukan Pelanggaran HAM, TNI-Polri Didesak Bertindak
Kasus Meningkat, Menkes Minta Seluruh RS Tambah Tempat Tidur untuk Covid-19
Berlangsung 7 Hari, PLN Mobile VCRR 2021 Kumpulkan Donasi Rp 4,3 Miliar untuk Biaya Penyambungan Listrik Keluarga Pra-Sejahtera
Tok! Pemerintah-DPR Sepakat Hapus Tenaga Honorer
Ketua MPR Nyatakan Tidak Adil Mudik Dilarang, Tapi 305 WNA India Difasilitasi Masuk Indonesia
Airlangga Beberkan Sederet Insentif Demi Pulihkan Ekonomi
SJ182 Hilang, Warga Pulau Seribu Dengar Dua Kali Ledakan
Gaji Ke-13 PNS Paling Cepat Cair 1 Juni 2021