Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pasangan Bupati Terpilih Sabu Rajua Didiskualifikasi, PDIP Tuding Putusan MK Otoriter
JAKARTA (INDOVIZKA) - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP), Junimart Girsang menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi atau membatalkan kemenangan pasangan calon Nomor urut 2, Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly yang diusung PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sebagai keputusan yang otoriter.
Pasalnya, putusan MK Nomor : 135/PHP.BUP-VIX/2021 itu, dianggap telah bersikap ultra petita atau menjatuhkan putusan suatu perkara yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.
"Menurut saya keputusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon Bupati terpilih Kabupaten Sabu Rajua, jelas-jelas mengandung Ultra Petita. Sehingga dalam hal ini MK dengan otoritasnya telah menerbitkan putusan yang otoriter," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, Jumat (16/4/2021).
Hal itu disampaikan Junimart Girsang, mengingat pokok gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Taken Irianto Radja Pono dan Herman Hegi Radja Haba, tidak satupun meminta agar MK menjatuhkan putusan diskualifikasi kepada pihak tergugat Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly.
Melainkan hanya meminta MK membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 bertanggal 23 Januari 2020. Pemohon menyatakan karena Orient Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, dengan sendirinya status WNI yang ada padanya hilang.
"Oleh karena itu keputusan MK tersebut harus dikoreksi, dengan cara menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar perbuatan melawan hukum karena telah merugikan hak hukum Bupati terpilih secara demokrasi," tegas Junimart.
Sebelumnya Ketua MK, Anwar Usman dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 Kabupaten Sabu Raijua yang disiarkan secara daring pada Kamis (15/4/2021), membacakan keputusan MK yang menyatakan diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 2, serta membatalkan semua keputusan KPU Sabu Raijua mulai dari penetapan pasangan calon di Pilkada 2020 hanya sepanjang yang berkaitan dengan pasangan calon nomor urut 2 Orient-Thobias.
"Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020," kata Anwar.**
.png)

Berita Lainnya
Lantik DPAC dan DPRt PKB se-Kecamatan Tempuling, Dukungan H Dani Jadi Bupati Inhil Semakin Menggema
Langgengkan Eks Koruptor Nyaleg, ICW Sebut Ketua KPU Sesatkan Publik
Pemilihan Ketua PPP Riau akan Digelar Usai Ramadan
Sejumlah Bakal Calon Bupati dan Wakil Mendaftarkan Diri di PKB Inhil
Survei: 40 Persen Anak Muda Nilai RI Saat Ini Kurang Demokratis
Jika Terpilih Jadi Gubernur, Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh diatas 7 Persen
Tradisi Kekuasaan, Pengamat Yakin Kader Golkar Tak Diusung di Pilkada Berpotensi Kembali Tempati Pos Strategis
PKB Belum Tentukan Kandidat yang Diusung di Pilkada Kuansing
Tak Ingin Pemuda Riau Terpecah, Pemuda Pancasila Pekanbaru Tolak Musda KNPI di Pelalawan
OKP dan Pemuda Riau Sepakat Hanya Ada Satu Musda KNPI Riau 2021
Hanya Menang di 3 Daerah, PDIP Riau Evaluasi Hasil Pilkada 2020
2 Purnawirawan Polisi Ikut Pilkada di Riau, Ini Hasilnya