Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
KPU: Ada 4 Tahapan Pilkada Berpotensi Tularkan Covid-19
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan ada empat tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang berpotensi terjadinya penularan virus corona (Covid-19).
Diketahui, Pilkada Serentak 2020 bakal digelar di 270 daerah pada Desember mendatang.
"Sebetulnya ada empat tahapan krusial yang kemudian kita ikhtiar untuk meminimalisir paparan Covid-19, karena kegiatan tersebut memang sangat berpotensi menularkan atau kemudian terpapar," kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (28/6/2020) dikutip dari cnnindonesia.
- Mafirion Sosialisasikan 4 Pilar di Pulau Kijang Indragiri Hilir: Tingkatkan Kesadaran
- DPW Jema'ah Syatariah Riau Minta Mubaligh dan Alim Ulama Ajak Jemaah Menangkan Wahid-Hariyanto
- Ustadz Yurnalis Sebut Abdul Wahid Sosok Pemimpin yang Merangkul
- Dihadapan Ribuan Warga Kuansing, Abdul Wahid Minta Restu Maju Pilgubri
- PKB Usung Ferryandi dan Dani Maju Pilkada Inhil 2024, Iwan Taruna: Survei Keduanya Tertinggi
Tahapan pertama, kata dia, adalah proses verifikasi dukungan calon perseorangan. Tahapan ini berlangsung mulai 22 Juni hingga 23 Agustus.
"Karena nanti kita juga akan umumkan berapa banyak yang tidak memenuhi syarat, berapa banyak yang memenuhi syarat kemudian bisa dipenuhi lagi, dan lain sebagainya," kata dia.
Tahapan kedua ialah pemutakhiran data pemilih. Ia mengatakan, saat ini pihaknya baru mulai pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih PPDP Pemilu.
"Tentu saja ini menjadi tahapan yang krusial ketika kita melakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian), karena ini door to door," ucap dia.
Lalu, tahapan ketiga, adalah proses kampanye. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan peraturan KPU tentang penyelenggaraan tahapan pilkada 2020 di masa Covid-19.
Salah satu yang diatur dalam peraturan KPU itu adalah terkait pelaksanaan kampanye di ruangan dengan pembatasan kapasitas dan penerapan protokol Covid-19 yang ketat.
"Kami akan segera undangkan karena sekarang baru beberapa kali sudah bertemu Kementerian Hukum dan HAM dalam hal harmonisasi," kata dia.
Terakhir, adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan ini menjadi krusial karena akan mendatangkan banyak orang.
"4 tahap krusial itu kita akan atur dan akan segera kita sosialisasikan bagaimana persisnya," kata dia. (*)
.png)

Berita Lainnya
Puisi Kritikan Kader PKB Inhu Ditanggapi Presiden RI
Presiden Jokowi dan Menko Airlangga Hartarto Jadi Saksi Nikah Anak Politisi Asal Riau
DPP Golkar Buka Peluang ke Syamsuar
5 Paslon di Riau Gugat Hasil Pilkada ke MK
Ini Jadwal Sidang Awal Gugatan 5 Pilkada Riau di MK
SBY Ketahuan Daftarkan Merek Partai Demokrat Atas Nama Pribadi, Dituding Suka Memutarbalikkan Sejarah
Gelar Rakerda, DPD I Golkar Riau Bahas Pemenangan Pilpres, Pilkada dan Pileg 2024
Demokrat Wanti-wanti Isu Kudeta Dialami Partai Lain
Indo Barometer: Kalau Jokowi Mau Gibran Capres 2024, Pilkadanya 2022
Cerita Kesamaan Anies dan Cak Imin yang Kini Bergandengan
Pj Kepala Daerah Tak Bisa Maju di Pilkada 2024
KPU Riau Siapkan Aturan Khusus Selama Pilkada