Pilihan
BPKAD Sebut SKPD di Inhil Belum Melaporkan Data Besaran Tunda Bayar
INDOVIZKA.COM, INHIL- Ternyata data besaran tunda bayar (TB) dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2019 belum dilaporkan kepada Badan Pengelolaan dan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil.
Persoalan tunda bayar yang terjadi di Inhil memang bukan masalah baru, tahun-tahun sebelumnya Inhil juga pernah mengalami tunda bayar seperti sekarang ini.
Namun yang lebih narsisnya lagi, seakan-akan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipersalahkan atas kasus tunda bayar ini. Jika jeli melihat sebenarnya Pemda Inhil telah berusaha untuk sesegera mungkin tunda bayar ini di selesaikan, seperti melaksanaan hearing (rapat) pada Jum'at (3/1) lalu.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Untuk menyelesaikan tunda bayar 2019 ini segera, perlu kerjasama antara BPKAD, DPRD dan para SKPD di Inhil, tapi ternyata masing-masing SKPD sendiri belum melaporkan data besaran tunda bayar tersebut.
"Kita sudah surati ke SKPD untuk meminta angka final (tunda bayar) tahun 2019, dan bahkan diteruskan lagi oleh pak Sekretaris Daerah (Sekda) melalui pesan di grup WA agar minggu kedua data besaran tunda bayar tersebut sudah dilaporkan ke BPKAD," ujar Kepala BPKAD Mizwar Efendi, saat dikonfirmasi melaui via telepon, Minggu (5/1/2020).
Ia mengatakan data (laporan) tersebut sangat diperlukan oleh BPKAD dan DPRD Inhil untuk meyakinkan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) untuk 'menindaklanjuti' agar tunda bayar dapat sesegera mungkin di kucurkan.
"Kami (BPKAD) juga sudah katakan kepada anggota DPRD tidak akan bisa mengira-ngira besaran tunda bayar tersebut, karena datanya masih diproses di SKPD dan belum dilaporkan," ujar Mizwar.
Mizwar juga mengungkapkan bahwa jika laporan SKPD seluruhnya sudah didapat, BPKAD akan berangkat ke Pusat. DPRD juga dikabarkan akan berangkat untuk memperkuat argumentasi.
"Surat Bupati juga telah disampaikan kepada seluruh SKPD bahkan sampai ke Kecamatan, agar segera data tunda bayar tersebut dilaporkan," pungkasnya.
.png)

Berita Lainnya
KPK Agendakan Hadirkan Mantan Bupati Kampar di Persidangan
Society for Medical Decision Making Menganugerahkan 2026 Career Achievement Award kepada Uwe Siebert, Profesor Harvard dan UMIT TIROL
Bupati Pelalawan Hadiri Launching Relokasi dan Pemulihan Kawasan TN Tesso Nilo
Tingkatkan Imunitas Tubuh, Dinsos Inhil Gelar Vaksin Booster
Pj Bupati Erisman Hadiri Sidang Paripurna DPRD Inhil
Rangkaian Acara MTQ Ke 54 Tahun 2025 di Kecamatan Kampar Utara Berjalan Baik, Ini Ucapan dan Apresiasi dari Ketua Harian LPTQ Kampar
Polres Pelalawan Amankan Wisata di Pangkalan Kerinci, Pastikan Liburan Aman dan Nyaman
Tinjau Pos Penyekatan di Minas dan Kandis, Bupati Siak Minta Warga Tunda Mudik
Warga Pekanbaru Temukan Mayat Pria di Kebun Pisang
Kakanwil Kemenkumham Riau Tinjau Kesiapan Lapas Tembilahan Hadapi COVID-19
Potong Hewan Kurban Halaman Masjid Muhajirin Kantor Bupati, Sekda Distribusikan Daging ke THL dan Pegawai Kebersihan di Lingkungan Setdakab Kampar
Pj Bupati Inhil H Erisman Yahya Dorong Percepatan Digitalisasi Layanan Publik