INDOVIZKA.COM, INHIL- Ternyata data besaran tunda bayar (TB) dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) tahun 2019 belum dilaporkan kepada Badan Pengelolaan dan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil.
Persoalan tunda bayar yang terjadi di Inhil memang bukan masalah baru, tahun-tahun sebelumnya Inhil juga pernah mengalami tunda bayar seperti sekarang ini.
Namun yang lebih narsisnya lagi, seakan-akan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipersalahkan atas kasus tunda bayar ini. Jika jeli melihat sebenarnya Pemda Inhil telah berusaha untuk sesegera mungkin tunda bayar ini di selesaikan, seperti melaksanaan hearing (rapat) pada Jum'at (3/1) lalu.
Untuk menyelesaikan tunda bayar 2019 ini segera, perlu kerjasama antara BPKAD, DPRD dan para SKPD di Inhil, tapi ternyata masing-masing SKPD sendiri belum melaporkan data besaran tunda bayar tersebut.
"Kita sudah surati ke SKPD untuk meminta angka final (tunda bayar) tahun 2019, dan bahkan diteruskan lagi oleh pak Sekretaris Daerah (Sekda) melalui pesan di grup WA agar minggu kedua data besaran tunda bayar tersebut sudah dilaporkan ke BPKAD," ujar Kepala BPKAD Mizwar Efendi, saat dikonfirmasi melaui via telepon, Minggu (5/1/2020).
Ia mengatakan data (laporan) tersebut sangat diperlukan oleh BPKAD dan DPRD Inhil untuk meyakinkan Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) untuk 'menindaklanjuti' agar tunda bayar dapat sesegera mungkin di kucurkan.
"Kami (BPKAD) juga sudah katakan kepada anggota DPRD tidak akan bisa mengira-ngira besaran tunda bayar tersebut, karena datanya masih diproses di SKPD dan belum dilaporkan," ujar Mizwar.
Mizwar juga mengungkapkan bahwa jika laporan SKPD seluruhnya sudah didapat, BPKAD akan berangkat ke Pusat. DPRD juga dikabarkan akan berangkat untuk memperkuat argumentasi.
"Surat Bupati juga telah disampaikan kepada seluruh SKPD bahkan sampai ke Kecamatan, agar segera data tunda bayar tersebut dilaporkan," pungkasnya.
.png)
Berita Lainnya
Respons Cepat Gempa Bengkulu, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel Salurkan Bantuan
Perbaiki 17 Ruas Jalan, Warga Pekanbaru : Terima Kasih Pj Gubernur Riau
DPRD Riau Minta Seluruh Pemerintah Daerah Bersinergi Tangani Karhutla
Pemprov Riau Tanggung Setengah Biaya Tes Swab Mahasiswa dan Pelajar
Masuk Riau Wajib Tunjukkan Surat Bebas Covid-19, Pos Penyekatan di Perbatasan Diperpanjang
Panggil Kepala Sekolah, Disdik Pekanbaru Sebut Ada yang Abaikan Disiplin Prokes
Tak Ingin Pekanbaru Jadi Hutan Kabel, Dewan: Ranperda Digiring Sampai Tuntas
Ingin Bergabung di Maxim, Berikut Syarat dan Cara Menjadi Driver Mobil Dan Motor
Dandim 0314/Inhil Cek Kesiapan Kunjungan Tim Wasev TMMD di Pelangiran
Debit Air Naik, Pintu Bendungan PLTA Koto Panjang Belum Dibuka
Menunggu Tiga Bulan, Laboratorium Biomolekuler Pekanbaru sudah Dapat Rekomendasi Operasional
Terkait Dugaan Korupsi RAPBD 2014-2015, Enam Mantan Anggota DPRD Riau Diperiksa KPK