Pilihan
60 Persen Aset Tanah Pemko Pekanbaru Belum Sertifikasi
PEKANBARU (INDOVIZKA) - Sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sampai kini masih berjalan. Saat ini masih ada sekita 60 persen yang belum bersertifikat.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru Dedi Gusriadi mengatakan, sertifikasi seluruh tanah itu ditargetkan akan selesai pada tahun 2024-2025. Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, agar seluruh aset tanah milik pemerintah, baik di pusat hingga ke daerah-daerah segera disertifikasi.
"Tanah kita yang sudah bersertifikat sekitar 40 persen dari sekitar 589 Persil atau lokasi yang ada. Sisanya sekitar 60 persen akan kita sertifikasi seluruhnya pada 2024-2025," kata Dedi, Jumat (30/4/2021).
Dedi mengatakan, tahun ini akan dicicil untuk sertifikasi sekitar 12 sampai 15 persil aset tanah. Instansi itu juga mendapatkan bantuan sertifikasi sekitar 49 persil tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru tahun ini.
"Tahun 2021 ini kita dibantu BPN Pekanbaru melalui Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) untuk di dua kecamatan, tahun depan kita akan minta bantuan lagi untuk mencapai target itu," jelasnya.
Dedi menegaskan, sebenarnya tidak ada kendala sertifikasi aset tanah yang tersisa. Ia optimis target sertifikasi ini dapat terjangkau dan diselesaikan.
"Nggak ada kendala ya, ini komitmen pemerintah saja. Sekarang, sertifikasi ini adalah perintah dari Presiden Jokowi untuk seluruh Indonesia," jelasnya.
.png)

Berita Lainnya
Usai Divaksin Covid-19, Direktur RSUD Siak Mengaku Sehat-sehat Saja
Kloter 09 BTH Gabungan Bengkalis dan Pekanbaru Menuju Batam tanggal 30 April 2026
DK PWI Serukan Penegakan Konstitusi Organisasi demi Menjaga Marwah dan Integritas
Sering Dikeluhkan, DPRD Minta DLHK Pekanbaru Tangani Tumpukan Sampah di Pasar
Peserta KPDK Harus Jalani Rapid Test
Jurnalis Muda Ini Ajak Masyarakat Memilih Pemimpin: Jangan Golput
Bengkalis Kecipratan Rp462 Miliar dari BRGM
KM Banawa Karam di Danau PLTA, ASSPI Sebut Panitia Abaikan Prosedur Keselamatan Penumpang
4.444 TKI dari Malaysia Masuk Indonesia Lewat Riau
Diskusi Publik HMI: Penegakan Hukum di Pelalawan Harus Nyata, Bukan Sekadar Wacana
Bupati Sukiman Tak Masuk 10 Tokoh Pertama Penerima Vaksin di Rohul
Poktan Mekar Subur Inhil Panen Tonan Padi Varietas Unggulan.