TEMBILAHAN, (INDOVIZKA) - Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL) meminta Verifikasi dan Validasi (Verivali) data bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu (miskin) tahun 2021 di Dinas Sosial Inhil disegerakan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Inhil Padli, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Sosial Inhil di Gedung DPRD Inhil, Selasa 18 Mei 2021 lalu.

Menurut Padli, peserta PBI BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang dinilai tidak tepat sasaran menjadi alasan kenapa dewan mendesak Disnos segera melakukan verivali.

"Pendataan harus tepat sasaran jangan sampai orang yang berhak tapi tidak termasuk di daftar penerima, orang yang tidak berhak malah banyak yang dapat," kata Padli, kepada indovizka.com.

Komisi IV berharap Dinas Sosial sebagai instansi yang menangani verifikasi dan validasi data segera menyiapkan instrumen pendataan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami (Komisi IV, red) berharap Dinsos betul-betul melaksanakan Verivali ini dengan sistem By Name By Address," harap politisi PKB Inhil ini.

Agar penerima PBI BPJS Kesehatan yang iurannya dibiayai oleh Pemda ini tepat sasaran, Padli mengajak semua element masyarakat agar turut mengawasi dan memantau jalannya verifikasi dan validasi data yang dilaksanakan Dinas Sosial Inhil pada tahun 2021 ini.

"Anggarannya sudah disiapkan Rp 2 Miliar. Jadi semua elemen harus turut mengawasi serta ikut memantau jalannya Verivali data warga kurang mampu. Tahapan pendataan bulan Juni ini sudah dimulai, ini langkah tepat agar Dinsos memiliki data akurat terkait warga miskin dan lainnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Inhil melalui Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Yusra, saat dikonfirmasi awak media mengatakan sesuai jadwal Verivali semestinya sudah dilaksanakan awal Juni ini, namun tahapan demi tahapan persiapan Verivali terganggu dengan kondisi Covid-19 yang belum pulih.

Salah satu tahapan sebelum memulai Verivali adalah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi 236 Operator dan 20 tenaga supervisor sebelum terjun ke lapangan.

"Sebelum terjun melakukan pendataan, seluruh operator dan supervisor harus dibekali ilmu dulu melalui Bimtek. Hanya saja kendalanya sekarang instruktur dari Kementerian Sosial belum menyatakan kesiapannya hingga kini karena alasan Pandemi Covid-19," ujarnya.

Bahkan, kata Yusra, pihaknya sudah dua kali  menyurati Kemensos namun belum ada jawaban terkait kesiapannya datang ke Inhil.

Sebenarnya Dinsos Inhil memaklumi dengan kondisi Covid-19 ini, apa lagi saat ini Riau kasus positif Covid-19 meningkat, sehingga menjadi alasan pihak Kemensos masih mempertimbangkan solusi lain misalnya dengan cara virtual.

"Kalau Bimtek dilaksanakan secara virtual, kami khawatir ilmu yang diberikan tidak sampai. Belum lagi kendala lain, seperti perangkat yang dimiliki operator, sinyal dan sebagainya," keluhnya.

Namun demikian, tambah Yusra, pihaknya terus berupaya hingga saat ini agar Bimtek bagi operator bisa dilaksanakan secara langsung dengan menghadirkan instruktur dari Kemensos tanpa virtual.

"Program Verivali ini mestinya sudah terlaksana 2020 lalu, namun karena Covid-19 akhirnya tertunda. Dengan segala upaya, semoga tahun ini bisa terlaksana. Mohon doanya," tutupnya.





 

Sumber : Indovizka.com /  Editor : San