Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Kualitas Vaksin Corona Berbayar Benarkah Lebih Baik? Ini Penjelasannya
JAKARTA, (INDOVIZKA) - Rencana vaksin Corona berbayar di Indonesia menuai polemik. Beredar isu vaksin COVID-19 berbayar tersebut kemungkinan memiliki kualitas, efikasi, yang lebih baik daripada vaksin COVID-19 gratis program pemerintah.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama komisi IX DPR RI membantahnya.
Menkes Budi menjelaskan bahwa vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi gotong royong individu adalah vaksin COVID-19 dari Sinopharm. Menurut Budi, vaksin Sinopharm ini berada di tingkat yang sama seperti AstraZeneca.
Sementara vaksin COVID-19 dengan nilai efikasi tertinggi, seperti buatan Moderna dan Pfizer, akan tetap diberikan gratis.
"Saya bisa sampaikan di sini supaya menenangkan kita semua, rangking efikasi itu paling atas Pfizer dan Moderna. Dua-duanya ada di vaksin program," kata Menkes Budi dalam rapat seperti dikutip dari detik, Rabu (14/7/2021).
"Sinopharm, AstraZeneca sedikit berada di atas Sinovac. Yang dipakai untuk vaksin gotong royong adalah Sinopharm dan Cansino," lanjutnya.
Untuk diketahui, program vaksinasi gotong royong individu akan membebankan sejumlah biaya bagi para peminatnya. Harga yang akan dibayar untuk satu dosis adalah Rp 439.570. Pemberian vaksin COVID-19 membutuhkan dua dosis, sehingga harga vaksin dan jasa menjadi Rp 879.140 per orang.
"Mudah-mudahan menjawab apakah vaksin program lebih buruk dari vaksin gotong royong. Vaksin program yang kita pakai, yang tidak dijual dalam gotong royong, adalah Pfizer, Moderna, dan Novavax yang paling tinggi efikasinya" pungkas Menkes Budi. (*)
Berita Lainnya
Buruan Urus, Ada Pemutihan Pajak Lagi, Biaya Balik Nama dan Sanksi Administratif Dibebaskan
Seleksi P3K Bagi Guru Honorer Sekolah Negeri Dimulai Agustus
Resmi, DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi
Tarif Tertinggi Rapid Test Hanya Rp150 Ribu
Kenaikan Iuran BPJS Ditolak MA, Menkeu Sri Mulyani: Nanti Kita lihat
Iuran BPJS Kesehatan per Agustus 2022. Cek Infonya di Sini
Jelang Unjuk Rasa Pembebasan Habib Rizieq, DPR: Hukum Tidak Bisa Diintervensi Siapapun
Edy Rahmayadi Jewer dan Usir Pelatih Biliar Sumut karena Tidak Tepuk Tangan
Buruh se-Indonesia Bakal Gelar Aksi Besar-besaran Tolak Kenaikan Harga BBM, Pekanbaru Juga
14 Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Gugat Boeing, Tuntut Ganti Rugi
Nasarudin: Saya Masih Kader Golkar
4 Fakta di Balik Geger Nasabah Segel Bank karena Duit Rp 2 Miliar 'Raib'