JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Ruang Komisi VII, Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah.
Menurut Abdul Wahid selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, setidaknya peran BIG dalam penyusunan rencana pemetaan skala besar nanti tentu akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.
"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data, tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kita dukung dan kita dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi" jelas Abdul Wahid, Kamis (23/1/2020).
Lebih lanjut Abdul Wahid mengungkapkan, bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan saat ini.
"Riau contohnya pak, karena saya dari riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan, akibatnya ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. ini jelas merugikan negara dan daerah" sebut Politisi PKB ini
Abdul Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional ( _one map policy_) agar segera terwujud dan berharap dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait
Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional.
"Bahwa upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII" jelasnya.
Komisi VII akhirnya menyepakati untuk diberikan penguatan dan dukungan. keputusan dan kesimpulan akhir langsung dibacakan oleh ketua pimpinan komisi VII Sugeng Suparwoto.
"Kita dukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan semua instansi sebagai rujukan" tutup sugeng.
.png)
Berita Lainnya
Sudah 30 Ribu Pasangan Daftar Pernikahan Secara Online
Ketua Komnas HAM Minta Hukuman Mati Koruptor Dihapuskan
Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2020 Ditanggung Pemerintah, Ini Peserta yang Berhak Dapat
Kepatuhan Masyarakat Menjalankan 3M Terus Menurun Sejak November 2021
Diduga Terseret Luapan Sungai, Warga Ditemukan Tewas Mengapung di Atas Motor
Komisi XI DPR Setuju Suntik Modal 11 BUMN di 2021 dan 2022, Ini Daftar Lengkapnya
Tak Ada Cuti Bersama, Ini Jadwal Lengkap Libur Lebaran!
Gaji Ke-13 PNS Paling Cepat Cair 1 Juni 2021
Vaksin Corona Buatan Sinovac Tiba di Indonesia
Sah! Jokowi Tutup Pintu untuk Investasi Minuman Beralkohol
Kenaikan Iuran BPJS Ditolak MA, Menkeu Sri Mulyani: Nanti Kita lihat
NasDem Soroti Banyak Iklan Wajah Doni Monardo: Mau Nyalon?