JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Ruang Komisi VII, Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah.
Menurut Abdul Wahid selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, setidaknya peran BIG dalam penyusunan rencana pemetaan skala besar nanti tentu akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.
"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data, tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kita dukung dan kita dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi" jelas Abdul Wahid, Kamis (23/1/2020).
Lebih lanjut Abdul Wahid mengungkapkan, bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan saat ini.
"Riau contohnya pak, karena saya dari riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan, akibatnya ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. ini jelas merugikan negara dan daerah" sebut Politisi PKB ini
Abdul Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional ( _one map policy_) agar segera terwujud dan berharap dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait
Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional.
"Bahwa upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII" jelasnya.
Komisi VII akhirnya menyepakati untuk diberikan penguatan dan dukungan. keputusan dan kesimpulan akhir langsung dibacakan oleh ketua pimpinan komisi VII Sugeng Suparwoto.
"Kita dukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan semua instansi sebagai rujukan" tutup sugeng.
Berita Lainnya
Fasilitasi Hak Pekerja, Menaker Luncurkan Posko THR 2021
Tidak Menerima Bansos dari Daerah atau Pusat
Ini 6 Istilah Baru Seputar Covid-19 dari Pemerintah
Kemenkeu akan Bayar Kekurangan DBH Meranti usai Diprotes Bupati
Pajak Digital Mulai Diterapkan 2023
Polisi Imbau Mahasiswi UNJ Diduga Menjadi Korban Sexting Dosen Melapor
Menko Airlangga: Ekonomi Pulih, UMKM Akses Fasiltas KUR
Komisi III DPR Dukung Polri Bentuk Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak
Sriwijaya Air yang Hilang Kontak Bawa 62 Penumpang, Berikut Datanya
Penerimaan CPNS Siap Dibuka Untuk 700.000 Guru dan 270.000 Tenaga Kesehatan
Skandal Judi Online di Kemenkominfo: Menkominfo Budi Arie dalam Sorotan Tajam
Sebagian Besar Kontingen Porwanas Boikot Opening Ceremony