JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Ruang Komisi VII, Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah.
Menurut Abdul Wahid selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, setidaknya peran BIG dalam penyusunan rencana pemetaan skala besar nanti tentu akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.
"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data, tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kita dukung dan kita dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi" jelas Abdul Wahid, Kamis (23/1/2020).
Lebih lanjut Abdul Wahid mengungkapkan, bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan saat ini.
"Riau contohnya pak, karena saya dari riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan, akibatnya ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. ini jelas merugikan negara dan daerah" sebut Politisi PKB ini
Abdul Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional ( _one map policy_) agar segera terwujud dan berharap dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait
Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional.
"Bahwa upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII" jelasnya.
Komisi VII akhirnya menyepakati untuk diberikan penguatan dan dukungan. keputusan dan kesimpulan akhir langsung dibacakan oleh ketua pimpinan komisi VII Sugeng Suparwoto.
"Kita dukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan semua instansi sebagai rujukan" tutup sugeng.
.png)
Berita Lainnya
Alasan Bareskrim Tak Kunjung Berantas Sindikat Judi Online Terkesan Tak Serius
Kapan Awal Puasa 1442 H di Indonesia?
Heboh Kalung 'Antivirus' Eucalyptus Kementan yang Ternyata Jamu
ASN Menerima Bansos, Komisi VIII Pertanyakan Pendataan DTKS Kerap Bermasalah
Pemerintah Minta Semua Kades dan Lurah Lakukan Isolasi Mandiri Bagi Pemudik
Bersiap Ikuti Pendaftaran PPPK Guru Tahap 3, Siapkan Syaratnya
Promosikan Pernikahan Usia 12 Tahun, PKB Tegaskan Melanggar UU
Tarik Devisa, Menteri BUMN Akan Terbitkan Surat Utang
Harga Sembako Mulai Naik, Ini Kata Ayat Cahyadi
Tagihan Listrik Naik, PLN Salahkan Drama Korea
Segera Direvisi, ini Arah Baru Perubahan Aturan Pencairan JHT
Tak Ada Alasan Logis Diterbitkan, PWPM Riau Desak Cabut Perpres Legalisasi Miras