JAKARTA- Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non Kementrian di Ruang Komisi VII, Abdul Wahid meminta agar Badan Informasi Geospasial mempercepat Detail Rencana Tata Ruang guna mempercepat penyelesaian tumpang tindih lahan yang banyak terjadi di daerah.
Menurut Abdul Wahid selain Detail Rencana Tata Ruang sebagai basis data geospasial nasional, setidaknya peran BIG dalam penyusunan rencana pemetaan skala besar nanti tentu akan menjadi rujukan dalam penyusunan RTRW di daerah.
"Upaya BIG dalam menyusun Pemetaan Besar Tata Ruang, selain sebagai basis data, tentu nanti akan menjadi rujukan daerah dalam menyusun rencana tata ruang wilayah. Oleh sebab itu kita dukung dan kita dorong agar ini disegerakan guna menyelesaikan tumpang tindih lahan yang selama ini terjadi" jelas Abdul Wahid, Kamis (23/1/2020).
Lebih lanjut Abdul Wahid mengungkapkan, bahwa Riau yang merupakan daerah pemilihannya sangat banyak terjadi tumpang tindih lahan saat ini.
"Riau contohnya pak, karena saya dari riau, banyak sekali terjadi tumpang tindih lahan akibat tata ruang wilayahnya bermasalah, perusahaan pemegang HGU banyak yang menggarap lahan melebih jumlah luas izin yang diberikan, akibatnya ada jutaan hektar lahan yang digarap tapi tidak masuk sebagai sumber penerimaan negara. ini jelas merugikan negara dan daerah" sebut Politisi PKB ini
Abdul Wahid sangat mendukung jika upaya BIG membuat pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional ( _one map policy_) agar segera terwujud dan berharap dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan semua persoalan tumpang tindih yang ada di instansi-instansi terkait
Kepala BIG Prof. Hasanudin Z. Abdini dalam pemaparannya meminta dukungan dari Komisi VII RI untuk percepatan penyelesaian penyusunan pemetaan skala besar dan kebijan satu peta nasional.
"Bahwa upaya percepatan penyusunan pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional (one map policy) kami harapkan mendapat penguatan dan dukungan dari komisi VII" jelasnya.
Komisi VII akhirnya menyepakati untuk diberikan penguatan dan dukungan. keputusan dan kesimpulan akhir langsung dibacakan oleh ketua pimpinan komisi VII Sugeng Suparwoto.
"Kita dukung BIG untuk mempercepat penyelesaian pemetaan skala besar dan kebijakan satu peta nasional agar dapat digunakan semua instansi sebagai rujukan" tutup sugeng.
.png)
Berita Lainnya
Pemda dan Sekolah Dilarang Wajibkan Peserta Didik Gunakan Seragam Kekhususan Agama
Pembukaan Seleksi CPNS 2025: Peluang Besar dan Persiapan yang Perlu Diperhatikan
Cegah Corona, Bali Berlakukan Lockdown
Airlangga Hartarto: HMI Cetak Insan Akademis, Pencipta, dan Pengabdi
Menko Airlangga Beri Lampu Hijau untuk Relaksasi PPNBM
SMSI Berduka, Mantan Ketua PWI Pusat Margiono Tutup Usia
Media Asing Kritik Pernyataan Jokowi: Jamu Belum Terbukti Tangkal Corona
Anggota DPR Minta Waspada Niat Jozeph Paul Zhang Diduga Menista Agama, Sampai Sebut Allah Lagi Dikurung di Ka'bah
Hasil Sidang Isbat, 1 Ramadan 1443 Hijriah Jatuh Pada 3 April 2022
Pusat Sebut Dua Positif Covid-19, Riau Ngaku Masih Satu
NetralitasTNI: Komitmen TNI Menjelang Pemilu 2024
Mulai Berlaku 12 April 2021, Ini Tahapan dan Cara Bikin SIM Online