Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Menteri PUPR Ingatkan KLHK: Beberapa Daerah Aliran Sungai Kritis
JAKARTA (INDOVIZKA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan adanya rantai informasi yang terputus dalam sistem peringatan dini meteorologi di tanah air. Kondisi ini diungkapkan BMKG di tengah fenomena La Nina bakal muncul beberapa bulan ke depan.
"Tidak sedikit informasi itu yang terputus ke desa," kata kata Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam rapat koordinasi nasional virtual BMKG, Jumat, 29 Oktober 2021.
Sebelumnya, peringatan dini La Nina sudah disampaikan BMKG sejak 18 Oktober 2021. Saat itu, anomali pendinginan suhu permukaan laut di Samudera Pasific ekuator telah melewati ambang batas kejadian La Nina dan terus meningkat sampai sekarang.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Sehingga, BMKG akan terjadi fenomena La Nina dengan skala lemah hingga moderat, yang akan berlangsung hingga Februari 2022. Berdasarkan skala yang sama di tahun lalu, BMKG menyebut fenomena ini akan membuat curah hujan naik 20 sampai 70 persen.
Saat ini, kata Dwikorita, BMKG sudah punya 40 radar cara dan ribuan sensor deteksi monitoring di semua daerah. Selama ini, data cuaca atau informasi meteorologi berasal dari siste observasi.
Setelah selesai, berlanjut ke sistem pemrosesan (pengolahan data). Barulah kemudian BMKG melakukan diseminasi informasi ke Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di provinsi, kabupaten, dan kota.
Sesuai dengan aturan, kata Dwikorita, petugas di BPBD daerah inilah yang harus meneruskan informasi tersebut ke masyarakat. Ada yang tuntas tersampaikan, tapi tak sedikit juga yang terputus berdasarkan pengalaman BMKG selama ini.
Dwikorita menyebut ada tiga penyebab yang diidentifikasi BMKG. Pertama, adanya gangguan bahkan putusnya jaringan listrik dan sinyal komunikasi menjelang cuaca ekstrem. "Ini mohon kita waspadai bersama," kata dia.
Kedua, BMKG juga mencatat adanya kinerja yang kurang maksimal dari sejumlah petugas BPBD di daerah. Contohnya, ada kejadian tidak ada petugas jaga yang piket. Padahal, kata dia, aturan mewajibkan ada petugas piket 24 jam.
Ketiga, rantai informasi ini juga terputus karena terjadi banyak bencana secara bersamaan di satu wilayah. Di beberapa kejadian, jaringan listrik pun terganggu akibat bencana yang datang serempak Sehingga, kondisi ini mengganggu proses pemberian informasi meteorologi sampai ke desa.
.png)

Berita Lainnya
Kabar Gembira! Guru Honorer dan Guru Ngaji Dapat Subsidi Gaji
Kasus Omicron Pertama di RI Diduga Tertular dari WNI Bepergian ke Nigeria
Pemerintah Usul Biaya Haji 2022 Sebesar Rp45 Juta
Guru Tak Masuk Formasi CPNS 2021, PGRI: Aneh, Kebijakan Ini Dasarnya Apa?
Abdul Wahid Dorong Perusahaan Kelapa Bangun Kemitraan dengan BUMDES
Anggota DPRD Pekanbaru Ini Geram Rapat Paripurna Selalu Telat
Mendagri Ingatkan Pemerintah Daerah Tidak Mempersulit Izin Berusaha
Sejumlah Mahasiswa Kembali Desak Kejari Usut Kasus Ketua DPRD Hamdani
Iuran BPJS untuk Peserta Mandiri Naik Rp 9.500 di 2021
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah
Riau dan 10 Wilayah di Indonesia Ini Dilaporkan Nihil Kasus Baru Positif Corona
Siap-siap! Minggu Depan Bakal Ada Demo Buruh Besar-besaran soal BBM