Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Tidak Kunjung di SK-kan, 4 PCNU di Riau Akan Lakukan Protes di Muktamar NU
PEKANBARU, (INDOVIZKA)- Empat Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di Provinsi Riau yakni PCNU Dumai, PCNU Bengkalis, PCNU Kampar dan PCNU Indragiri Hilir mengaku kecewa terhadap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) karena meski sudah melaksanakan Konferensi Cabang sejak tahun 2019 lalu, sampai sekarang tidak kunjung di SK-kan oleh PBNU.
"Tim Karateker sudah melakukan verifikasi, tetapi sangat ironis jika kemudian tidak juga di SK-kan oleh PBNU. Karena mustinya kalau PBNU bersikap objektif terhadap berkas-berkas yang ditelaah atau diverifikasi itu, empat PCNU yaitu Dumai yang dipimpin oleh H. Anshori, Kampar oleh H. Sudarmaji, Bengkalis oleh Drs. H. Masdaruddin dan Indragiri Hilir oleh H. Abdul Hamid mestinya punya kekuatan hukum karena memenuhi ketentuan yang diatur dalam AD/ART," ungkap Ketua terpilih PCNU Dumai, H. Anshori, Ahad (31/10/2021).
Oleh karenanya, H. Anshori mengaku kecewa berat terhadap PBNU karena dirinya sudah mengeluarkan banyak biaya dan fikiran untuk pelaksanaan Konferensi Cabang yang mana pada waktu itu juga dihadiri oleh tim dari PBNU sendiri. "Berdasarkan telaah sudah terpenuhi syaratnya. Kalaupun ada dualisme, pembentukan MWC nya saja sudah menyalahi prosedur karena tidak di SK-kan oleh PCNU tetapi di SK-kan oleh PWNU, padahal PCNU masih aktif," tuturnya.
- Banjir Setiap Tahun di Pelalawan, DPRD Riau Minta Pemerintah dan PLN Bertindak
- Pemprov Riau Diminta Serius Berantas Judi Online
- APBD 2025 Diisukan Defisit, Fraksi PKB: Tak Masalah Jika Demi Kepentingan Masyarakat
- Tabligh Akbar di Tembilahan, UAS Sampaikan Dukungan untuk Paslon Bermarwah dan Fermadani
- Targetkan Rampung Akhir November, DPRD Riau Percepat Pembahasan RAPBD 2025
Hal senada disampaikan oleh H. Sudarmaji, Ketua PCNU terpilih Kabupaten Kampar yang sampai hari ini merasa tidak diperhatikan oleh PBNU. Padahal menurutnya yang melaksanakan Konferensi Cabang adalah MWC-MWC NU yang resmi dan sah yang didalamnya adalah para kyai dan pimpinan pondok pesantren yang selama ini mengurusi dan menghidupkan NU di kecamatan-kecamatan. "Kami seperti tidak dipandang atau tidak didengarkan suaranya oleh PBNU meski sudah beberapa kali melaksanakan protes," ungkapnya.
Bahkan PBNU mengeluarkan SK yang terkesan dipaksakan karena menggabungkan dua kepengurusan yaitu versi Alfian dan versi Sudarmaji yang digabungkan dalam satu SK tanpa ada konfirmasi kepada pihak-pihak yang namanya tercantum didalam SK. "Kami menilai ini sudah cacat prosedur didalam penerbitan SK tersebut. Karena SK yang dikeluarkan bukan hasil dari Tim Formatur sebagaimana diamanatkan di dalam AD/ART," terangnya.
"Tidak bisa didalam SK itu dua kepengurusan digabungkan tanpa memanggil kedua belah pihak terlebih dahulu. Jangan karena ada ambisi atau karena kepentingan untuk Muktamar lalu kami-kami yang berjuang dibawah ini dikorbankan, ini jelas sudah melanggar aturan organisasi," tegas H. Sudarmaji.
Karena itu, baik H. Anshori, H. Sudarmaji maupun 2 PCNU lainnya menyatakan akan tetap hadir pada Muktamar NU di Lampung untuk melancarkan protes dan keberatan kepada PBNU. Mereka juga mengatakan kekecewaannya terhadap oknum-oknum tertentu di PBNU yang dinilai semena-mena terhadap kewenangannya dalam mengamankan kebijakan organisasi.
.png)

Berita Lainnya
ASN Dilarang Berafiliasi dengan HTI dan FPI, PKS: Berlebihan
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Muhaimin Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
KBS Menang Telak pada PSU di Pinggir dan Bathin Solopan
Stadion Paman Birin Sepi! Sebagian Besar Kontingen Porwanas Boikot Opening Ceremony
Libur Lebaran 2021: Cuti Bersama Hanya Pada Tanggal 12 Mei
Akhir Maret, 17 Juta Keluarga Bakal Terima Bantuan Pangan Non Tunai
Sumbar Macet, Waktu Tempuh Jadi Molor 3 Kali Lipat
Berikut Aturan Lengkap Pembatasan Saat Libur Natal dan Tahun Baru
Aturan Lengkap Perjalanan saat Nataru 2021, Wajib Vaksin
Lomba Mural Kritik Polri, Kapolri Ikut Cat Mural 'Siapa Berani Kritik Polisi?'
Menteri PUPR Ingatkan KLHK: Beberapa Daerah Aliran Sungai Kritis
Menteri Basuki Perintahkan Perbaikan Tol Trans Sumatera Tuntas Akhir April 2022