Pilihan
KPK sebut Banyak Politikus dan Kepala Daerah Mulai Sibuk Cari Dana untuk Pemilu 2024
JAKARTA (INDOVIZKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menjadikan pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai ajang melakukan tindak pidana korupsi. KPK berharap pemilu 2024 mendatang bersih dari perilaku koruptif.
"Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung," ujar Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
Kumbul mewanti-wandi hal tersebut lantaran banyak politikus maupun kepala daerah sudah mulai mencari dana demi melancarkan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Kumbul, sudah menjadi kewajiban KPK untuk mengingatkan adanya potensi korupsi.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
"Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan (tidak) korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu," ujar Kumbul.
Kumbul tak memungkiri politik uang masih kental di Indonesia. Mahar politik yang besar membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan dari ajang pemilu.
Atas dasar itulah KPK harus memberikan edukasi anti korupsi untuk pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.
"KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik," kata Kumbul.
.png)

Berita Lainnya
Data BNPB: Bencana Alam Renggut Nyawa 80 Orang di Awal 2020
Polemik Menko Airlangga, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikasi Kena Covid-19
Menkes: Butuh 3,5 Tahun untuk Vaksinasi Covid-19 Semua Warga
Masjid Bukan Tempat Penyemaian Radikalisme, Hidayat Nur Wahid Ajak Anak Muda Makmurkan Masjid
Gerakan Patroli Plastik Digalakkan di Kepulauan Selayar
Kepatuhan Masyarakat Menjalankan 3M Terus Menurun Sejak November 2021
Lolos Verifikasi Administrasi, PKB Partai Pertama Peserta Pemilu 2024
Kebakaran Tangki di Cilacap, Pertamina Pastikan Masyarakat Sekitar Aman
Lampaui Target, Capaian DJKN Tahun 2020 Capai Rp128,38 Miliar
Sri Mulyani Waspadai Dampak Penyebaran Omicron terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional
UAS Unggah Video Ceramah Mahfud MD soal Keadilan, Sindir Kasus Habib Rizieq?
Omicron Merebak, Pemerintah Gunakan Skema Buka Tutup Pemberangkatan Umrah