Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
KPK sebut Banyak Politikus dan Kepala Daerah Mulai Sibuk Cari Dana untuk Pemilu 2024
JAKARTA (INDOVIZKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menjadikan pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai ajang melakukan tindak pidana korupsi. KPK berharap pemilu 2024 mendatang bersih dari perilaku koruptif.
"Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung," ujar Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
Kumbul mewanti-wandi hal tersebut lantaran banyak politikus maupun kepala daerah sudah mulai mencari dana demi melancarkan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Kumbul, sudah menjadi kewajiban KPK untuk mengingatkan adanya potensi korupsi.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan (tidak) korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu," ujar Kumbul.
Kumbul tak memungkiri politik uang masih kental di Indonesia. Mahar politik yang besar membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan dari ajang pemilu.
Atas dasar itulah KPK harus memberikan edukasi anti korupsi untuk pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.
"KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik," kata Kumbul.
.png)

Berita Lainnya
Staf Kedubesnya Kunjungi Markas FPI, DPR Minta Pemerintah Protes Jerman Jangan Ikut Campur
Biaya Tes Antigen di Stasiun Turun Jadi Rp35 Ribu Mulai 1 Januari 2022
Riau Tidak Ada Peningkatan Kasus Covid-19 Sejak Presiden Bolehkan Buka Masker
Kiprah Andika Perkasa, Calon Panglima TNI Pilihan Presiden Jokowi
Dosen R Tidak Mengaku Bersalah, Polisi Ungkap Chat Mesum ke 3 Mahasiswi Unsri
Operasi Zebra 2021 Baru Berjalan Seminggu, 8.266 Kendaraan Kena Tindak
DPR: Penjabat Kepala Daerah Boleh Diisi TNI-Polri Jika ASN Tak Memadai
Vaksinasi dan Literasi
Kemenag Ingatkan Tak Semua Lembaga Pendidikan Bisa Disebut Pondok Pesantren
Proses Seleksi CPNS 2019 Dilanjutkan
Sistem Peringatan Dini Terputus, BMKG Waspadai Gangguan Listrik
BPN Pastikan Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Fisik Sama-sama Diakui