Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
KPK sebut Banyak Politikus dan Kepala Daerah Mulai Sibuk Cari Dana untuk Pemilu 2024
JAKARTA (INDOVIZKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menjadikan pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai ajang melakukan tindak pidana korupsi. KPK berharap pemilu 2024 mendatang bersih dari perilaku koruptif.
"Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung," ujar Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
Kumbul mewanti-wandi hal tersebut lantaran banyak politikus maupun kepala daerah sudah mulai mencari dana demi melancarkan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Kumbul, sudah menjadi kewajiban KPK untuk mengingatkan adanya potensi korupsi.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
"Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan (tidak) korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu," ujar Kumbul.
Kumbul tak memungkiri politik uang masih kental di Indonesia. Mahar politik yang besar membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan dari ajang pemilu.
Atas dasar itulah KPK harus memberikan edukasi anti korupsi untuk pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.
"KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik," kata Kumbul.
.png)

Berita Lainnya
Harga Cabe Turun di Sejumlah Daerah
Arus Balik Lebaran di BIM Didominasi Pemudik Tujuan Jakarta
Untuk Dapatkan Banpres Usaha Mikro Penerima Tak Boleh Punyak Utang, Begini Respon DPR
Resmi, DPR dan Pemerintah Sepakat UU Pemilu Batal Direvisi
Akhirnya Arab Saudi Resmi Buka Pintu Umrah untuk Indonesia
Harga BBM di Riau Lebih Mahal dari Papua, Kok Bisa ya?
Berikut 5 Daftar Bantuan Pemerintah Rencananya Diperpanjang hingga 2021
Termasuk IDI, DPR Ajak Semua Pihak Dukung Vaksin Nusantara
Sumpah Pemuda, Menag Harap Hindari Paham Ekstrem Kanan-Kiri
Cina Minta RI Hentikan Pengeboran Migas di Laut Natuna
Sejak Awal 2021 Indonesia Diterjang 197 Bencana, Sebabkan 184 Orang Meninggal
Orient P Riwu Kore Buka Suara, Jawab Polemik Warga Negara