Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
KPK sebut Banyak Politikus dan Kepala Daerah Mulai Sibuk Cari Dana untuk Pemilu 2024
JAKARTA (INDOVIZKA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak menjadikan pemilihan umum (pemilu) 2024 sebagai ajang melakukan tindak pidana korupsi. KPK berharap pemilu 2024 mendatang bersih dari perilaku koruptif.
"Pemilu masih lama. Pemilu tugasnya KPU dan Bawaslu, kenapa KPK sibuk ngurusi? Kita tidak bisa bicara lama atau tidak. Karena gejolak dan riak terus terjadi. Korupsi pun terus berlangsung," ujar Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).
Kumbul mewanti-wandi hal tersebut lantaran banyak politikus maupun kepala daerah sudah mulai mencari dana demi melancarkan pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut Kumbul, sudah menjadi kewajiban KPK untuk mengingatkan adanya potensi korupsi.
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
- Pemkab Pelalawan Sediakan Bantuan Penyebrangan Roda Dua Gratis Melintasi Banjir Jalan Lintas Timur
"Makanya perlu kita ingatkan. Karena sekali lagi kami ingatkan (tidak) korupsi adalah pilihan hidup. Hari ini enggak korupsi, besok belum tentu," ujar Kumbul.
Kumbul tak memungkiri politik uang masih kental di Indonesia. Mahar politik yang besar membuat banyak pihak menghalalkan segala cara demi mendapatkan kemenangan dari ajang pemilu.
Atas dasar itulah KPK harus memberikan edukasi anti korupsi untuk pemilu 2024 dari sekarang. Jika tidak dimulai saat ini, KPK bisa kebobolan.
"KPK berkepentingan untuk terus memberikan edukasi mengingat banyaknya pelaku korupsi yang ditangani KPK adalah kader partai politik yang notabene melalui sistem politik," kata Kumbul.
.png)

Berita Lainnya
Cek Syarat dan Cara Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang 23, Termasuk NTB
Menko Airlangga Sebut Investor Asing Siap Guyur Rp133 Triliun ke LPI
550 Km Tol Trans Sumatera Ditargetkan Tuntas Hingga 2023
Pengguna Knalpot Bising dapat Dipidana, Begini Bunyi Pasal di UU LLAJ
Mesir Terima Gelombang Pertama Vaksin Covid-19
Ini Enam Klaster Rencana Pembangunan Ibu Kota Nusantara
Angka Positif Covid-19 di Riau Kembali Meningkat, Presiden Tegur Gubernur Riau
Airlangga Targetkan 2,7 Juta Penerima Kartu Prakerja
Mendagri Bentuk Satgas Covid-19 Hingga Tingkat RT
Kelapa Sawit Dituding Jadi Perusak Hutan, Ini Respon Pemerintah
AMSI Perkuat Ekosistem Jurnalisme Digital yang Berkualitas
DPR Pilih Mokh Najih sebagai Ketua Ombudsman RI, Berikut Daftar Komisionernya