Pilihan
Tenaga Kesehatan di Inhil Akan Divaksin Sinovac 2 Kali
6 Petugas Bea Cukai Tembilahan Diperiksa Internal
Muhaimin : Penghapusan Jalur PNS Guru Ancam Kualitas Pendidik
.jpeg)
JAKARTA (INDOVIZKA)- Rencana penghapusan jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi guru dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) terus menuai penolakan banyak kalangan. Kebijakan ini dikhawatirkan tak hanya akan menurunkan kuantitas, namun juga kualitas guru dan pendidik di masa depan.
“Rencana penghapusan jalur CPNS bagi guru harus ditolak. Kami menilai kebijakan ini dalam jangka panjang akan menurunkan kualitas dan kuantitas guru di Tanah Air,” ujar Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Muhaimin Iskandar, Minggu, 3 Januari 2021.
Muhaimin mengatakan, berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ada perbedaan mendasar antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam aturan tersebut PNS setelah diangkat hanya akan berhenti jika sudah memasuki usia pensiun, meninggal, pensiun dini, atau tidak cakap jasmani dan rohani.
Sedangkan PPPK diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. “Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka PPPK bisa begitu saja diberhentikan,” katanya.
Kondisi ini, kata Muhaimin, bisa menurunkan minat generasi muda di Tanah Air untuk memilih profesi sebagai seorang pendidik. Bagaimanapun seorang profesional juga membutuhkan jaminan kesinambungan atas profesi yang mereka geluti termasuk para pendidik.
Jika jaminan kesinambungan pekerjaan tersebut tidak bisa diberikan oleh satu bidang profesi tertentu maka bisa dipastikan bakal menurunkan bakal menurunkan jumlah peminatnya.
“Kita ini sering kontradiktif, satu sisi berharap para guru kita profesional saat mendidik anak-anak kita, namun di sisi lain kita sering memperlakukan mereka secara tidak profesional. Kita hanya berharap pengabdian dari mereka, tanpa berusaha secara sungguh-sungguh mengangkat harkat dan martabat mereka,” katanya.
Ia menilai alasan pemerintah jika sistem PPPK akan memperbaiki distribusi guru di Indonesia tidak bisa diterima begitu saja. Menurutnya, status PNS dan PPPK tidak akan menjadi kendala untuk mendistribusikan guru secara merata, jika pemerintah tegas dengan aturan main terkait penempatan dan pemindahan tempat kerja para guru.
“Kalau berasumsi bahwa PPPK akan bisa lebih mudah diatur karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan jika tidak taat terhadap aturan penempatan atau pemindahan lokasi kerja, kenapa asumsi itu tidak bisa diterapkan di PNS. Kalau distribusi ASN itu tidak ada kaitanya dengan status PNS atau PPPK tetapi lebih kepada penegakan aturan main yang ada,” tegasnya.
Ketua Umum DPP PKB ini berharap, agar guru diberikan kesempatan sama mengikuti seleksi ASN baik dari jalur PNS maupun PPPK. Menurutnya keinginan pemerintah agar di masa depan ASN sebagian besar terdiri dari PPPK, baiknya dikaji lebih dalam lagi.
Kajian tersebut bisa meliputi peta kebutuhan ASN, standar kompetensi yang dibutuhkan, hingga bidang-bidang apa saja yang layaknya diisi ASN dari jalur PNS atau PPPK. “Mengubah postur aparatur negara dan melakukan reformasi birokrasi tidak mudah. Butuh kajian mendalam dan sosialisasi yang masif sebelum benar-benar diputuskan, sehingga tidak malah memicu kegaduhan publik,” katanya.**
Berita Lainnya
Mengenal Masker Canggih Rp 22 Jutaan yang Dipakai Istri KSAD
ANAK NKRI Gelar Aksi 1812 Tuntut Pembebasan Habib Rizieq Hari Ini
Abdul Wahid Minta Subsidi Listrik dan Gas LPG 3 Kg Ditingkatkan dalam Neraca APBN 2021
Seluruh Provinsi Di Indonesia Terjangkit Corona
Sejumlah Mahasiswa Kembali Desak Kejari Usut Kasus Ketua DPRD Hamdani
433 Desa Belum Teraliri Listrik, Jokowi: Identifikasi!
Pemerintah Cairkan Bonus Rp24 Miliar untuk Tenaga Medis
Penerima BLT Ketenagakerjaan Dikurangi 1,3 Juta Orang, Apakah Anda Termasuk?
Kapolri Perintahkan Tindak Tegas Pembuat Keramaian
18 Ribu Relawan Bergabung Perangi Corona: Didominasi Dokter dan Perawat
BLT Diperpanjang hingga September, Ini Rinciannya
Banyak Daerah Belum Siap, Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan