Pilihan
AWG Kibarkan Bendera Indonesia-Palestina di Gunung Raung
Pulanglah, Ali…
Pemerintah Jamin Sinovac Aman Meski Belum Disertifikasi WHO
(INDOVIZKA) - Pemerintah menyebut vaksin Covid-19 Sinovac asal China aman meski belum disertifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pernyataan itu menyusul ucapan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Sinovac tak bisa jadi syarat umrah.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Sinovac telah melewati pengujian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin itu juga telah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM.
"Iya (tetap aman) karena sudah diberikan EUA-nya (emergency use authorization)," kata Wiku lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).
Wiku menjelaskan Sinovac juga sedang dalam proses sertifikasi atau Emergency Use Listing Procedure (EUL) oleh WHO. Dia menyebutkan pemerintah Indonesia mendorong WHO agar segera menerbitkan EUL untuk vaksin Sinovac.
Dihubungi terpisah, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia mengonfirmasi hingga saat ini Sinovac belum mengantongi EUL dari WHO. Sinovac masih dalam proses evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
Menurutnya, EUL diperlukan saat sebuah vaksin akan digunakan untuk program WHO. Dengan begitu, dampak yang diterima Sinovac saat ini hanya tak bisa digunakan untuk program WHO.
"Konsekuensi jika suatu vaksin belum masuk dalam WHO EUL, maka dia tidak dapat dilakukan procurement (pembelian) oleh WHO dan digunakan oleh program vaksinasi di bawah koordinasi WHO," ujar Lucia lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).
Sebelumnya, status Sinovac di WHO jadi perbincangan hangat di parlemen. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut vaksin Sinovac belum bisa jadi syarat jemaah umrah.
Dia mengatakan Sinovac belum disertifikasi oleh WHO. Namun, Yaqut memastikan Sinovac dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
"Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin," ucap Yaqut saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (8/4).
.png)

Berita Lainnya
Gubernur dan Bupati/Walikota Terpilih dari Riau Wajib Cek Kesehatan, Ini Jadwal Lengkapnya
Mulai Berlaku 12 April 2021, Ini Tahapan dan Cara Bikin SIM Online
Masyarakat Bengkalis Diajak Hilangkan Perbedaan dan Kedepankan Rasa Persaudaraan
Rapat Kesiapan PON XX Bareng Forkopimda Mimika, Kapolri: Perlu Langkah Extraordinary Cegah Covid-19
Cara Mudah Perpanjang SIM via Online, Paling Mahal Rp85 Ribu
Fraksi PKB DPR RI Dukung RUU BUMDes
Owner Almaz Fried Chicken Mengundurkan Diri di Saat Brand Tengah Bermasalah
Lagi, Eks Camat Tenayan Raya Diperiksa Sebagai Tersangka
Sebaran Hoaks Vaksin Covid-19 Tertinggi di Facebook, Disusul Twitter dan Youtube
Ini Dampak Pemda Telat Serap APBD dan Dana Desa
Aturan Penegak Hukum Harus Dapat Izin Presiden Jika Periksa Anggota DPR
Hati-hati! Bisa Jadi CPNS Tanpa Tes Hoaks