Pilihan
Pemerintah Jamin Sinovac Aman Meski Belum Disertifikasi WHO
(INDOVIZKA) - Pemerintah menyebut vaksin Covid-19 Sinovac asal China aman meski belum disertifikasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). Pernyataan itu menyusul ucapan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Sinovac tak bisa jadi syarat umrah.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan Sinovac telah melewati pengujian di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Vaksin itu juga telah mendapat izin penggunaan darurat dari BPOM.
"Iya (tetap aman) karena sudah diberikan EUA-nya (emergency use authorization)," kata Wiku lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).
Wiku menjelaskan Sinovac juga sedang dalam proses sertifikasi atau Emergency Use Listing Procedure (EUL) oleh WHO. Dia menyebutkan pemerintah Indonesia mendorong WHO agar segera menerbitkan EUL untuk vaksin Sinovac.
Dihubungi terpisah, juru bicara vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka Andalusia mengonfirmasi hingga saat ini Sinovac belum mengantongi EUL dari WHO. Sinovac masih dalam proses evaluasi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
Menurutnya, EUL diperlukan saat sebuah vaksin akan digunakan untuk program WHO. Dengan begitu, dampak yang diterima Sinovac saat ini hanya tak bisa digunakan untuk program WHO.
"Konsekuensi jika suatu vaksin belum masuk dalam WHO EUL, maka dia tidak dapat dilakukan procurement (pembelian) oleh WHO dan digunakan oleh program vaksinasi di bawah koordinasi WHO," ujar Lucia lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/4).
Sebelumnya, status Sinovac di WHO jadi perbincangan hangat di parlemen. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut vaksin Sinovac belum bisa jadi syarat jemaah umrah.
Dia mengatakan Sinovac belum disertifikasi oleh WHO. Namun, Yaqut memastikan Sinovac dalam proses untuk mendapatkan sertifikasi tersebut.
"Soal Sinovac, sebenarnya bukan tidak disetujui pak, tidak begitu. Jadi persyaratan yang diberikan Pemerintah Saudi untuk bisa menerima jemaah umroh, itu syaratnya adalah sudah divaksin," ucap Yaqut saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, Kamis (8/4).
.png)

Berita Lainnya
Kelapa Sawit Dituding Jadi Perusak Hutan, Ini Respon Pemerintah
"Curhat Bernada: Kenangan Abadi" - A Symphony of Memories with Reza Artamevia and Stellar Stars!
Australia Tawarkan Pelatihan Pertanian untuk Anak Muda Indonesia
Hutang Luar Negeri Indonesia di Akhir Pemerintahan Jokowi Diperkirakan Tembus Rp 10 Ribu Triliun
Tito Minta Kepala Daerah Bantu Cari Lahan untuk Pertashop Pertamina
Gara-gara Natuna, PA 212 Minta Jokowi Copot Menhan Prabowo
Sukiman - Indra Gunawan Ungguli Hafith Syukri - Erizal 0,92 Persen
BUMN Buka 2.700 Lowongan Kerja, Ini Syarat dan Cara Lamarnya
Kenaikan Iuran BPJS Ditolak MA, Menkeu Sri Mulyani: Nanti Kita lihat
Mentan Tetapkan Ganja Sebagai Tanaman Obat
Pansel KPU Bawaslu Dikritik Tak Independen, Setneg: Sudah Sesuai Undang-Undang
Anggota DPRD Pekanbaru Ini Geram Rapat Paripurna Selalu Telat