Lebih lanjut, perseroan perseorangan dikatakan bersifat one-tier yang berarti pemegang saham tunggal merangkap sekaligus sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil, regulasi-regulasi tersebut dianggap menjadi terobosan sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk mendirikan perseroan perseorangan.

"(Yakni) cukup melakukan pendaftaran pendirian perseroan sehingga pelaku usaha mikro kecil dapat diberikan akses permodalan yang lebih mudah dari stakeholder terkait, dan diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat," ungkap Arif.

Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa pemerintah selalu berupaya untuk secepat mungkin membangkitkan kembali kondisi perekonomian negara, salah satunya dengan mendorong kemudahan berinvestasi.

Dalam membangkitkan kondisi perekonomian, lanjut dia, pemerintah meyakini pelaku UMKM dapat menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan kembali perekonomian di masyarakat mengingat sektor UMK memiliki banyak potensi.

"Sebagai contoh, usaha mikro kecil memiliki jumlah produksi yang besar, didukung pemasaran yang mumpuni, maka dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM dan masyarakat," ujar Sekretaris Kemenkop.

Dengan demikian, penyederhanaan perizinan dan pemangkasan regulasi dinilai menjadi strategi terdepan untuk menarik investor serta mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.