Pilihan
Komnas PA: Perlu Gerakan Perlindungan Anak di Tingkat Kampung
JAKARTA (INDOVIZKA) - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan perlu adanya gerakan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kampung-kampung dalam melindungi kelompok rentan ini.
"Hadirnya ini (gerakan perlindungan perempuan dan anak) adalah untuk melindungi mereka, agar tidak menjadi korban kekerasan, baik kekerasan seksual maupun lainnya," kata Arist Merdeka Sirait saat mengunjungi Gedung Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak di Mapolda Kalbar, Selasa (14/12).
Dia menjelaskan, gerakan tersebut perlu terus didorong sebagai upaya dalam melindungi perempuan dan anak, agar tidak menjadi korban kekerasan seksual ataupun lainnya.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
"Karena sekitar 50 persen korban kekerasan seksual atau kejahatan adalah perempuan dan anak, sisanya mulai dari korban prostitusi online dan perdagangan manusia (trafficking)," ujarnya.
Sehingga, menurut dia lagi, dengan hadirnya Gedung Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang disediakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Mapolda Kalbar, memang sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan ataupun dalam menangani perempuan dan anak yang rentan menjadi korban kekerasan.
"Hampir 15 tahun kami bercita-cita agar di Kalbar mempunyai unit-unit pelayanan perempuan dan anak, karena dampak yang dialami oleh korban sangat besar, apalagi biasanya pelakunya adalah orang-orang terdekat korban, sehingga memang membutuhkan pelayanan yang khusus," ujarnya lagi.
Dia menambahkan, hingga hari ini pihaknya dan instansi terkait lainnya masih belum mampu memutus mata rantai kejahatan seksual dalam bentuk perdagangan manusia.
"Sehingga kami menyambut baik dengan dibangunnya Gedung Ruang Pelayanan Khusus Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang disediakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar," ujarnya.
Direktur Ditreskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, saat ini pihaknya telah memiliki gedung ruang pelayanan khusus perlindungan perempuan dan anak yang memiliki sejumlah fasilitas untuk memberikan pelayanan maksimal pada perempuan dan anak.
Pada Gedung RPK Perlindungan Perempuan dan Anak ini dilengkapi dengan ruang tunggu, ruang pemeriksaan khusus, ruang penyidik, ruang kontrol yang dilengkapi dengan cermin satu arah yang juga dilengkapi peralatan perekam audio visual, kemudian juga dilengkapi dengan area bermain anak yang dilengkapi dengan CCTV serta audio.
Kemudian Gedung RPK itu juga dilengkapi dengan ruang diversi, ruang konseling, ruang istirahat, fasilitas bagi disabilitas, ruang pengamanan anak sementara, ruang laktasi serta gudang perlengkapan, katanya lagi.
"Tujuan utama pembangunan gedung ini adalah untuk memberikan prioritas pelayanan terhadap anak dan perempuan,'' ujarnya.
Data Ditreskrimum Polda Kalbar sepanjang tahun 2020 telah menangani sebanyak 389 kasus kekerasan terhadap kelompok rentan, yakni perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2021, terhitung Januari hingga November, Polda Kalbar menangani sebanyak 346 kasus serupa.
.png)

Berita Lainnya
Analisis Terhadap Dampak Perubahan Iklim Terhadap Harga Pangan di Indonesia
3 Jurus Airlangga Hartarto Perkuat Ketahanan Energi
Pajak Digital Mulai Diterapkan 2023
Ingatkan Menteri Agama, Muhaimin Iskandar: Bos, Toa Masjid Itu Kearifan Lokal
PPKM di Seluruh Wilayah Indonesia Berakhir Hari Ini
Tunjangan Tak Dibayar dan APD Corona Minim, Tenaga Medis Ancam Mogok
Guru Honorer Dipecat karena Posting Gaji, Golkar Anggap Kepala Sekolah Berlebihan
ASN Dilarang Berafiliasi dengan HTI dan FPI, PKS: Berlebihan
Polemik Menko Airlangga, DPR: Tidak Ada Kewajiban Pasien Publikasi Kena Covid-19
Kemenkeu akan Bayar Kekurangan DBH Meranti usai Diprotes Bupati
Harga Sawit Anjlok, Anggota DPR RI Abdul Wahid Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Petani
Penerima Vaksin Covid 19 Tetap Bisa Tularkan Virus Corona, Mengapa?