Kegundahan Presiden ini sejatinya menunjukkan kegelisahan masyarakat mengingat terus berlarutnya permasalahan sengketa tanah yang saat ini menjadi problematika bagi masyarakat.

"Pernyataan Presiden Jokowi kemarin sangat benar. Kegundahannya menunjukkan bahwa beliau memahami dan merasakan kegelisahan rakyat Indonesia terkait permasalahan agraria, tata ruang dan pertanahan khususnya kepastian legalitas hukum atas hak tanah milik masyarakat," kata Noor Marzuki kepada wartawan di Jakarta, Rabu, (22/12).

Sengketa tanah, lanjut Noor Marzuki, memang menjadi permasalahan utama pemerintah dalam membenahi bidang agraria di Indonesia. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan sengketa agraria adalah persoalan klasik masa lalu yang terus terjadi hingga zaman ini.

Akan tetapi, Marzuki memastikan pemerintahan Jokowi telah bekerja tepat, cermat, tepat, terukur dan efisien dalam menangani ragam persoalan agraria, tata ruang dan pertanahan di Indonesia.

"Hampir setengah abad di BPN dengan jabatan terakhir sebagai Sekjen Kemen ATR/BPN, baru kali ini saya melihat betapa luar biasanya usaha keseriusan pemimpin negara (Jokowi) kita dalam membenahi permasalahan agraria yang pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya," ungkap Marzuki.

Negara dalam hal ini pemerintah, telah hadir dalam setiap persoalan agraria, termasuk menyelesaikan sengketa tanah di mana rakyat kecil sering kali menjadi korbannya. Bukti keberhasilan pemerintah adalah dengan terbitnya puluhan juta sertifikat tanah bagi rakyat disejumlah daerah.

Salah satu poin penting yang harus segera dilakukan, lanjut Marzuki, adalah mempercepat implementasi rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai solusi penyelesaian karut marut kondisi khususnya permasalahan tata ruang di hampir seluruh daerah di Indonesia.

"Karena itulah Presiden Jokowi menggabungkan agraria, tata ruang dan badan pertanahan dalam satu kementerian, guna mewujudkan percepatan kepastian hukum kepemilikan sertifikat tanah bag masyarakat dan menjaga keteraturan pemanfaatan ruang di setiap daerah," tutur Marzuki.

Ketidakpastian hukum dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang, sangat rentan menimbulkan konflik dan sengketa tanah, dan semakin di perparah dengan ikut bermainnya oknum-oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang di stigmakan sebagai mafia tanah.

RDTR harus menjadi prioritas utama karena sejak diundangkan kurang lebih 13 tahun yang lalu, baru tersedia 53 Perda tentang RDTR dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dari 53 Perda RDTR, hanya 17 RDTR saja yang telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS).

Kondisi ini menyebabkan terkendalanya kemudahan berinvestasi, terhambatnya kemudahan berusaha (EOB/Ease of Doing Business), ketidakpastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan sertipikat tanah maupun pemanfaatan ruang, serta kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan bencana di Indonesia.

"Ini sudah tentu menyulitkan koordinasi pemerintah pusat saat melakukan pengawasan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan ruang, termasuk dalam menerbitkan keabsahan sertifikat tanah bagi masyarakat yang terkendala sengketa," papar Marzuki.

Dia menambahkan, baru 2 hingga 5 persen dari 540 daerah yang menjalankan RDTR sehingga benang kusut permasalahan agraria dan tata ruang serta pertanahan di Indonesia, belum juga dapat terurai hingga saat ini.

"Pembenahan bidang agraria, tata ruang dan pertanahan terus digelorakan oleh Presiden Jokowi melalui RDTR yang kami usulkan menjadi program strategis nasional 2020-2024," tutur Marzuki.

"Apalagi dalam pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat Kalimantan kemarin, Bapak Jokowi telah memerintahkan instrumen negara terkait untuk meningkatkan 50 persen akselerasi penerbitan sertifikat bagi rakyat Indonesia," pungkas Marzuki.

Sumber : merdeka.com /