Pilihan
Pedagang soal Penurunan Harga Minyak Goreng: Akal-Akalan Pemerintah
JAKARTA, (INDOVIZKA) - Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) mengklaim penurunan harga minyak goreng menjadi Rp14 ribu per liter hanya akal-akalan pemerintah. Pasalnya, stok untuk pasar tradisional sangat terbatas.
"Kami melihat ada akal-akalan dari pemerintah untuk menghindari kegaduhan di masyarakat. Pelaku usaha di pasar tradisional diberikan harga rendah tapi stok terbatas," ungkap Ketua Umum Appsindo Hasan dalam Webinar 'Minyak Goreng Langka, Ada Apa?', Rabu (16/2).
Menurut Hasan, pemerintah tak serius menyediakan stok minyak goreng untuk pedagang pasar tradisional. Alhasil, pelanggan lebih memilih ritel modern ketika mencari minyak goreng.
- Pemerintah Teguhkan Semangat Reformasi Lewat Perlindungan Kebebasan Pers
- Ketua Tim Jargas Sebut Kado Ultah ke-26 Pelalawan Dapat Tambahan Kuota 3.076 Jaringan Gas dari APBN
- Aktif Kembali Bumdes Jaya Bersama setelah Fakum Hampir 7 Tahun
- Wabup Husni Tamrin Hadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2025
- Pemerintah Kabupaten Pelalawan Melaksanakan Operasi Pasar Murah Jelang Idul Fitri 1446 H
Sebab, pemerintah lebih mengutamakan ritel modern dalam mendistribusikan minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter. Sementara, penyaluran minyak goreng murah ke pasar tradisional jauh lebih lambat.
"Kalau dari aliansi tidak protes didiskriminasi pasar modern dan tradisional berbeda, kami kemarin harga sampai Rp21 ribu, sedangkan ritel modern jauh di bawah itu," papar Hasan.
Di sisi lain, ia merasa pedagang pasar tradisional selalu disalahkan oleh masyarakat ketika harga bahan pangan melonjak. Beberapa pihak mengira pedagang menimbun bahan pangan, sehingga stok langka dan harga naik.
"Pihak tertentu menyatakan ini karena pedagang menyetok barang, padahal sumber dari atas, distributor besar itu yang permainkan harga," jelas Hasan.
Ia menambahkan pengelolaan pasar tradisional juga masih berantakan. Sementara, ritel modern terus berekspansi ke dekat pasar tradisional, sehingga mempengaruhi keuntungan pedagang.
"Janganlah ekonomi rakyat diadu dengan kekuatan kapitalis yang selama mendominasi perekonomian di tingkat bawah. Harapannya kasus minyak goreng jadi perubahan ke depan," pungkas Hasan.
.png)

Berita Lainnya
Tangkal Masifnya Tindak Pidana Ekonomi, Ini 5 Strategi Pemerintah Indonesia
Pemerintah Pusat Tunda Pengumuman Formasi PPPK 2024
MUI Riau Kutuk Keras Bom Bunuh Diri Gereja Ketedral Makassar
Ustaz Abdul Somad Ziarah ke Makam Korban Tsunami
Tim Pakar Covid-19 Ungkap Alasan Pemerintah Belum Lockdown
Abdul Wahid: Keran Ekspor Kelapa Bulat Akan Tetap Dibuka
Usai Dapat Alat Berat dari PT IMIP, Kemnaker Siap Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja
Habib Rizieq Salat Bareng Penyidik di Sela Pemeriksaan sebagai Tersangka
PLN Raih Penghargaan 1st The Best of The Best-Human Capital 2021
DPR Minta Pemerintah Tegas Soal Prokes Saat Libur Nataru
Buktikan Indonesia Negara Hukum, Raffi Ahmad Juga Harus Diproses
Disebut Terlibat ISIS usai Video Tersebar, Mantan Sekretaris Umum FPI: Suka-suka Mereka Lah