Pilihan
Presiden Segera Keluarkan Perpres Media Sustainability
Senam Inhil Sumbang Medali Emas Perdana di Porprov X Riau
Pastikan Tepat Sasaran, 145 Ribu Peserta PBI di BPJS Tembilahan Didata Ulang
INDOVIZKA.COM- Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Sosial segera melakukan pendataan ulang (verifikasi faktual) terhadap 145 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan Tembilahan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sudah tepat sasaran dan penerimaannya benar-benar warga kategori miskin. Anggaran untuk melakukan verifikasi faktual pun akan disiapkan sebesar Rp2 Miliar melalui Dana APBD tahun 2020 ini.
"Ada 145 ribu peserta PBI masyarakat Inhil yang harus diverifikasi kembali. Kita masih meragukan kebenaran datanya, apakah yang sudah menerima itu benar-benar kategori masyarakat miskin," ungkap Samino, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil Samino, kepada indovizka.com, Senin (3/2/2020) kemaren.
- PKB Inhil Sambut Kunjungan Balasan SU, Saling Berharap Koalisi Terjalin
- Setelah PDIP, H Dani Daftarkan Diri Calon Bupati Inhil ke Partai Demokrat
- Dani M Nursalam Jadi yang Pertama Ambil Formulir Penjaringan Cakada di PDIP
- Daftar Bakal Calon Bupati di PKB Siak, Alfedri Tetap Berpasangan dengan Husni
- Berpotensi kembali Usung Petahana di Pilkada Siak, Begini Kata NasDem-PKB
"Sudah kita anggarkan sekitar Rp2 Miliar untuk mendata kembali peserta PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Tapi tahun ini khusus peserta PBI dari dana APBD yaitu sekitar 145 ribu masyarakat Inhil yang diverifikasi faktual,"
Dalam pelaksanaannya nanti, kata Samino, verifikasi faktualnya akan menggunakan sistem swakelola, tidak hanya pihak Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan seluruh pihak terkait terutama di tingkat pemerintah desa/kelurahan.
Hingga tahun ini, jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) sangat fantastis yakni lebih dari separuh total kependudukan.
Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, ada sekitar 326 ribu masyarakat tidak mampu di Kabupaten Inhil terdaftar sebagai peserta yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.
Dari 326 ribu tersebut 181 ribu peserta menggunakan dana APBN (dana pusat) dan sisanya 145 ribu peserta dari anggaran sharing budgeting APBD Inhil dan Provinsi Riau.
"Untuk itu, verifikasi faktual dilakukan untuk memastikan kebenaran data penerima bantuan. Jangan sampai tidak tepat sasaran," harap Samino, Ketua DPC PDIP Inhil ini.
Berita Lainnya
Komisi I DPRD Riau Menerima Kunker Komisi A DPRD Rohil
Dewan-Pemprov Sepakat Tahun 2021 Pokir Lebih Diperhatikan
Dewan Ingkatkan Rumah Sakit Swab Test Jangan Dijadikan Bisnis
Komisi III DPRD Inhil Rekomendasikan Rasionalisasi APBD Tahun 2020 ke Banggar
DPRD Riau Tanggapi Keluhan Gubernur Riau Syamsuar
Pasal Pendidikan Masuk Klaster Kemudahan Berusaha, Ini Tanggapan Anggota Baleg DPR RI Abdul Wahid
Komisi IV DPRD Riau Kunsul ke BPTD Wilayah III Sumbar
Komisi III Desak Pusat Bayarkan Tunda Salur DBH Riau untuk Tangani Covid-19
Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau Singgung Disdik Soal Akreditas
Anggota DPRD Riau Ini Nilai Pemprov Lemah Tangani Kasus Covid-19
Dewan Ingkatkan Rumah Sakit Swab Test Jangan Dijadikan Bisnis
Komisi VI DPR RI Dukung Forum Bisnis Investasi PWI Riau dan Pemkab Inhil