PEKANBARU, INDOVIZKA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggandeng Kepolisian Daerah (Polda) Riau guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari perusahaan-perusahaan nakal yang tidak patuh dalam kewajiban pajak. Perusahaan sektor Hutan Tanaman Industri (HTI) dan kelapa sawit menjadi fokus utama pengawasan.

Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan mengatakan, kerja sama dengan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat keuangan daerah. Kedua lembaga tersebut akan membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk menelusuri potensi pajak yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Kita menggandeng Polda Riau untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya dari perusahaan-perusahaan yang tidak patuh atau nakal,” ujar Iwan Patah di gedung DPRD Riau, Jumat (16/1/2026).

Adapun sasaran pengawasan meliputi pajak air permukaan, pajak alat berat, pajak kendaraan bermotor, penertiban kendaraan over dimension overloading (ODOL), serta kendaraan operasional perusahaan yang masih menggunakan plat nomor luar daerah (non-BM) meski beroperasi di Riau.

“Mudah-mudahan dengan sinergitas ini PAD Riau bisa meningkat ke depannya,” tambahnya.

Panitia Khusus (Pansus) optimalisasi PAD yang dibentuk DPRD Riau menyoroti potensi pajak air permukaan yang dinilai belum optimal. Selama ini, pembayaran pajak hanya berdasarkan laporan penggunaan air dari perusahaan tanpa adanya standar pengukuran yang jelas.

“Kedepan harus ada pengawasan yang lebih ketat, termasuk pemasangan water meter agar penggunaan air bisa terukur secara objektif,” jelas anggota Pansus Ikbal Sayuti.

DPRD Riau berharap sinergi ini dapat berdampak langsung pada peningkatan PAD yang berkelanjutan, sehingga pembangunan daerah dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau. (Fd)

Sumber : indovizka.com /  Editor : F.Dayun