"Saya khawatir, sebentar lagi isu kedekatan Pak Luhut dengan para pemain sawit akan menjadi buah bibir di tengah masyarakat," ujar Deddy melalui keterangan tertulis.

Politikus PDIP lainnya, Masinton Pasaribu menilai Luhut bagaikan perdana menteri di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut dia, Luhut sudah terlalu banyak diberi kewenangan.

"Ini menegaskan adanya posisi 'perdana menteri' meskipun tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita. Presiden menjadi hanya sebatas urusan simbolik," kata Masinton.

Ia tidak setuju dengan keputusan Jokowi yang memusatkan kewenangan kepada satu menteri. Ia menyebut kebijakan ini sebagai sentralisasi jabatan dan dikhawatirkan berdampak buruk pada pemerintahan.

"Pemberian banyak jabatan terhadap seorang menteri menampakkan rendahnya kredibilitas kolektif pemerintahan," imbuhnya.

Anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera menyimpulkan keputusan Jokowi yang kembali menunjuk Luhut untuk mengatasi permasalahan menguatkan sebutan yang disematkan terhadap Luhut selama ini yakni menteri segala urusan. Menurut dia, keputusan Jokowi tersebut membuat roda pemerintahan tidak sehat secara organisasi.

"Kian menguatkan posisi Pak LBP [Luhut Binsar Panjaitan]. Istilah menteri segala urusan kian terasa," ucap Mardani.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menganggap penunjukan Luhut untuk mengurus masalah minyak goreng membuat kabinet menjadi tidak seimbang karena ada menteri yang mendapat banyak tugas dibanding menteri lain. Dalam hal ini Jokowi dinilai tidak percaya terhadap menteri yang memang mempunyai kewenangan mengurus persoalan.

"Ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan dalam kabinet, saat ada menteri-menteri yang mendapat begitu banyak penugasan dan ada yang seakan-akan dipinggirkan," ujar Herzaky.

Sementara itu, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut Luhut akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam tugas barunya yang dimaksud.

"Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah harus saling berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, BPKP, Kejaksaan Agung untuk pengawasannya," tutur Jodi.

Sumber : cnnindonesia /